Berdasarkan laporan tersebut, inflasi year-on-year (Y-on-Y) di Luwuk tercatat sebesar 4,90 persen dengan IHK sebesar 113,87.
Sementara itu, inflasi month-to-month (M-to-M) atau dibandingkan bulan sebelumnya tercatat sebesar 0,32 persen, dan inflasi year-to-date (Y-to-D) sejak awal tahun hingga September mencapai 4,60 persen.
Berdasarkan kelompok pengeluaran, penyumbang utama inflasi year-on-year di Luwuk berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil tertinggi sebesar 3,32 persen. Sementara kelompok lainnya seperti perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil 0,36 persen, perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,41 persen, serta penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,33 persen.
Beberapa kelompok pengeluaran lainnya juga memberikan andil positif meski relatif kecil, seperti kesehatan (0,10%), transportasi (0,11%), dan rekreasi, olahraga, dan budaya (0,07%). Adapun kelompok pakaian dan alas kaki mengalami perubahan sangat kecil dengan andil -0,01 persen.
Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Sulawesi Tengah, inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Tolitoli sebesar 5,26 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Palu yang hanya sebesar 3,03 persen. Sementara itu, Kabupaten Morowali mencatat inflasi year-on-year sebesar 4,84 persen, sedikit di bawah Luwuk.
Menariknya, Kabupaten Banggai kini naik kelas dalam peta inflasi daerah Sulawesi Tengah. Berdasarkan data BPS, pada Agustus 2025, Banggai berada di peringkat ketiga dengan inflasi year-on-year sebesar 4,66 persen. Namun pada September 2025, posisi Banggai meningkat menjadi urutan kedua tertinggi di Sulawesi Tengah dengan inflasi 4,90 persen, hanya terpaut 0,36 persen dari Kabupaten Tolitoli yang menjadi daerah dengan inflasi tertinggi.
Kondisi ini menunjukkan adanya kenaikan tekanan inflasi di wilayah Banggai dalam satu bulan terakhir. Pertanyaannya, apakah “kenaikan kelas” ini merupakan bentuk keberhasilan menjaga daya beli masyarakat, atau justru sinyal bahwa pemerintah daerah perlu lebih serius mengendalikan harga kebutuhan pokok dan kestabilan ekonomi lokal?
Pengamat ekonomi Banggai menilai, tren kenaikan inflasi ini harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah daerah.
“Perlu ada identifikasi skala efektivitas pada kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan penanggulangan inflasi daerah. Sebab tren inflasi di Banggai bukan menurun, melainkan terus meningkat dari tahun ke tahun,” ujar salah satu pengamat ekonomi lokal saat dimintai tanggapannya.
BPS Banggai mencatat, secara umum, kenaikan harga pada kelompok kebutuhan pokok dan rumah tangga menjadi pendorong utama inflasi di wilayah Luwuk sepanjang tahun berjalan. Fenomena ini seharusnya menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah, agar kebijakan pengendalian inflasi dapat lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Sampai berita ini diterbitkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi maupun penjelasan jelas terhadap kondisi inflasi di Kabupaten Banggai.
Social Header