Kepala Desa Lumbi-Lumbia, Motar Mangalia, menegaskan bahwa persoalan yang muncul sebelumnya hanyalah bentuk kesalahpahaman yang kerap terjadi dalam dinamika pemerintahan desa. Ia menuturkan bahwa seluruh proses administrasi pengadaan perahu fiber telah dijalankan sesuai aturan.
“Proposal yang masuk hanya satu. Pengalokasian anggaran juga merupakan produk musyawarah bukan keputusan sepihak. Justru kalau prosedur kami langgar, kami sendiri yang menanggung risikonya,” jelas Motar.
Lebih lanjut, Motar menyampaikan bahwa pemerintah desa dan BPD masih memiliki masa jabatan yang panjang sehingga masih banyak ruang untuk menghadirkan berbagai terobosan pembangunan.
“Kita berdoa agar tidak terjadi anomali terhadap alokasi anggaran desa. Insyaallah kami berusaha memberikan yang terbaik. Selalu ada pelajaran baru dari setiap masalah,” ujarnya.
Motar juga mengingatkan bahwa pemerintah desa menanggung beragam tanggung jawab, tidak hanya pada aspek pemberdayaan seperti pengadaan perahu, tetapi juga usulan lain seperti pembangunan kantor desa serta aspirasi pemuda terkait sarana olahraga.
“Kami akan berusaha menyelesaikannya sebijak mungkin sesuai regulasi dan kemampuan anggaran karena kepentingan masyarakat tidak boleh kita lihat hanya dari satu sisi,” tegasnya.
Ia turut mengapresiasi keberadaan pabrik perahu fiber milik warga di desa tersebut. Menurutnya, hal ini memudahkan desa dalam pengadaan unit serupa di masa mendatang apabila muncul kelompok baru yang memenuhi syarat dan terdapat ruang anggaran yang memungkinkan.
Saat ini, seluruh unit perahu serta mesin katinting telah diserahkan kepada penerima manfaat. Pemerintah desa berharap bantuan tersebut memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi dan aktivitas nelayan di Lumbi-Lumbia. (Irwanto Diasa/Kabiro)
Social Header