Apalagi, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah adalah salah satu daerah yang memiliki aktivitas industri migas, amoniak, hingga pertambangan nikel yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Selama ini, CSR dan PPM kerap dianggap sama oleh sebagian kalangan. Padahal, keduanya memiliki perbedaan mendasar baik dari sisi regulasi, tujuan, maupun pelaksanaan program di lapangan.
CSR pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Program ini bersifat lebih luas dan fleksibel, mulai dari bantuan sosial, kegiatan kemasyarakatan, pelestarian lingkungan, hingga dukungan terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, PPM merupakan program yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, terutama di wilayah sekitar operasional pertambangan. Berbeda dengan CSR yang cenderung fleksibel dalam implementasi, PPM memiliki dasar hukum yang mengikat dan menjadi kewajiban perusahaan sesuai ketentuan pemerintah di sektor pertambangan.
Di Indonesia, pelaksanaan CSR memiliki landasan hukum yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perusahaan di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
Sedangkan PPM diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dalam praktiknya, CSR umumnya diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial, santunan, kegiatan lingkungan, maupun dukungan terhadap kegiatan masyarakat yang sifatnya insidental dan menyesuaikan kebijakan perusahaan.
Sedangkan PPM disusun secara sistematis dan berjangka panjang melalui program pemberdayaan masyarakat yang terencana atau blueprint, dengan fokus pada peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan, hingga pembangunan sosial di wilayah lingkar tambang.
Selain itu, cakupan wilayah pelaksanaan kedua program juga berbeda. CSR dapat menjangkau area yang lebih luas sesuai kebijakan perusahaan, sedangkan PPM lebih difokuskan pada masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional atau area terdampak langsung aktivitas pertambangan.
Keberadaan perusahaan migas, industri amoniak, dan tambang nikel di Kabupaten Banggai dinilai menjadikan pemahaman mengenai CSR dan PPM sebagai hal yang penting, baik bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.
Pemahaman tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bersama dalam mengawal pelaksanaan program perusahaan agar tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Meski memiliki perbedaan mendasar, CSR dan PPM sejatinya dapat berjalan beriringan. CSR menjadi bentuk kepedulian sosial perusahaan secara umum, sementara PPM menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat yang lebih terarah dan berkelanjutan sesuai amanat regulasi pemerintah.
Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau yang sering dikenal dengan istilah Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) tidak hanya berlaku untuk perusahaan minyak dan gas (migas), tetapi juga wajib dan berlaku untuk perusahaan pertambangan nikel.
Berikut adalah rincian aturan dan penerapannya :
- Sektor Migas : Program ini diatur secara khusus oleh SKK Migas sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk membangun kesejahteraan masyarakat di wilayah operasi hulu migas.
- Sektor Tambang (termasuk Nikel) : Perusahaan tambang mineral (seperti nikel) pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan program PPM.
Dasar Hukum untuk Tambang Nikel
Kewajiban ini tertuang jelas dalam regulasi Kementerian ESDM yang mengatur pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik, khususnya pada pedoman resmi mengenai PPM pertambangan mineral dan batu bara.
Baik di sektor migas maupun nikel, program ini berfokus pada berbagai aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar, seperti:
- Pengembangan ekonomi masyarakat
- Peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan
- Pelestarian lingkungan dan sosial budaya
Penulis : Pimpinan Redaksi.
Social Header