Jelang Kunker Gubernur Anwar Hafid, Warga Desak Negara Bertanggung Jawab atas Bencana Sosial Akibat Penggusuran di Tanjung Sari, Karaton

Luwuk, Banggai - Sabtu 14 Juni 2025 Warga Tanjung Kelurahan Keraton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi tengah yang menjadi korban penggusuran mempertanyakan kejelasan Penggusuran yang menimpa ratusan rumah warga berdasarkan eksekusi  pengadilan yang kemudian dibatalkan status eksekusinya juga oleh pengadilan. 

Pasalnya, sekalipun status tanah sudah di kembalikan demi hukum namun kerugian warga berupa rumah hancur, kerugian Sosial dan Ekonomi tidak ada kejelasan yang berkeadilan sama sekali. 

Sebut saja Baharudin salah satu tetua dan tokoh masyarakat Tanjung mengatakan bahwa pada kasus pengusuran 8 tahun lalu Negara dalam hal ini Pengadilan dan Kepolisian sangat aktif dalam berpihak pada Eksekusi Tanjung tetapi ketika eksekusi terbukti keliru dan batal demi hukum mereka semua diam seolah tidak terjadi apa-apa. Kami Sangat Kecewa kepada institusi negara yang tajam kebawah namun tumpul ke atas. Harus ada ganti rugi yang setimpal. 

Masih hal yang sama, Suprianto Suludani, SH aktivis yang sempat di penjarakan karena advokasi perlawanan warga pada kasus Tanjung Tegas mengatakan bahwa  "Negara Harus Bertanggungjawab 100% untuk  mengembalikan kerugian materi dan kerugian sosial pada warga Tanjung, ini bukan bencana alam yang negara hadir alakadarnya, rakyat harus mendapatkan hak penuh, mereka bukan gelandangan yang menempati tanah negara atau tanah orang lain", tegas Surip sapaan akrabnya.

Soal penderitaan akibat tindakan radikal dan kejamnya oknum yang di bekingi institusi negara, ini Cerita pilu Ibu Lis Gapar yang rumah tembok 2 lantai serta usaha warung sembakonya dilindas alat berat seakan korban adalah imigran gelap dari negeri anta beranta atau penjahat kelas kakap. Sungguh, buruknya sistim dan pranata hukum dinegeri ini.

Kini, ibu Sulis mengawali hidup dari minus dengan membangun rumah tempat berteduh berbahan alternatif seadanya dan berjuang susah payah melanjutkan kehidupan.

Atas hal ini, Noval selaku anggota satgas konflik Agraria yang di bentuk Pemprov Sulteng mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Sulteng melalui Gubernur Anwar Hafid sudah merespon hal ini dan telah menjadwalkan untuk berkunjung ke Kabupaten Banggai dalam kerangka menyatukan Persepsi dengan Pemerintah Kabupaten Banggai tentang solusi penganggaran bencana sosial yang terjadi di Tanjung. (IDJ/Tim)