Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Donggala, Sadrik, mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah persatuan warga.
“Kami memahami sepenuhnya keresahan warga dan perangkat desa mengenai penurunan alokasi Dana Desa. Ini adalah situasi fiskal yang sulit bagi kita semua. Namun saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah kita,” ujar Sadrik, Kamis (29/1/2026).
Sadrik yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Saloya, Kecamatan Sindue Tambusabora, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dan keberatan terhadap kebijakan pemerintah pusat harus dilakukan melalui jalur yang konstitusional serta tidak mengganggu ketertiban umum.
Ia menyampaikan tiga poin utama yang dinilai penting untuk menjaga stabilitas desa di tengah keterbatasan anggaran.
Pertama, pemerintah desa tetap berkomitmen memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat berjalan sebagaimana mestinya, meskipun terjadi pengurangan anggaran.
Kedua, pihaknya mendukung ruang diskusi dan penyampaian aspirasi terkait penolakan pemangkasan anggaran, selama dilakukan secara damai, sesuai koridor hukum, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.
Ketiga, di tengah keterbatasan anggaran fisik, pemerintah desa mengajak masyarakat kembali memperkuat semangat gotong royong, terutama untuk menjaga dan memelihara fasilitas desa yang telah tersedia.
“Keamanan desa adalah aset kita yang paling berharga saat ini. Jangan sampai kesulitan ekonomi akibat pemangkasan anggaran ini justru ditambah dengan munculnya berbagai polemik di masyarakat,” tegasnya.
Sadrik berharap masyarakat tetap menjaga persatuan, memperkuat solidaritas, serta mendukung langkah-langkah pemerintah desa dalam melakukan penyesuaian program dan prioritas pembangunan pada tahun anggaran 2026. (*)
Social Header