Formatur Ketua IKMBM Makassar, Aldianto Sadalia, mengungkapkan bahwa sistem yang ada tidak mempertimbangkan kondisi geografis Bangkep. "Uang yang ditransfer dari pusat akhirnya tidak utuh lagi karena terpakai untuk biaya operasional dan transportasi siswa atau orang tua saat mengakses bank. Ini menjadi masalah serius," ujarnya.
Aldianto menambahkan, pihak pusat kurang memahami bahwa bank yang ditunjuk untuk pencairan dana PIP berada di seberang lautan, sehingga menyulitkan siswa dan orang tua. IKMBM Makassar mengusulkan agar sistem pencairan dana PIP di Bangkep dapat dipermudah dan diperpendek.
Menanggapi permasalahan ini, IKMBM Makassar mendesak pemerintah daerah untuk segera mencarikan solusi terbaik. Beberapa solusi yang diusulkan antara lain:
1. Kerjasama dengan Bank Lokal: Pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama dengan bank lokal yang memiliki jaringan lebih luas di Bangkep, sehingga memudahkan akses siswa dan orang tua.
2. Pencairan Kolektif: Sekolah dapat diberikan wewenang untuk melakukan pencairan kolektif dengan pengawasan ketat, sehingga mengurangi biaya transportasi siswa dan orang tua.
3. Koordinasi dengan Lembaga Pengampuh: Pemerintah daerah diharapkan dapat berkomunikasi intensif dengan lembaga pengampuh program PIP di tingkat pusat, untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan dan mencari solusi yang lebih efektif.
Dengan adanya rilis berita ini, diharapkan pemerintah daerah dapat segera mengambil tindakan nyata untuk mengatasi kendala pencairan dana PIP di Bangkep, sehingga program ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa yang membutuhkan. IKMBM Makassar siap mendukung pemerintah daerah dalam mencari solusi terbaik untuk permasalahan ini. (Simbil)
Social Header