Ketua Komisi II DPRD Banggai sekaligus Ketua KTNA Kabupaten Banggai, menilai pembangunan di dua sektor tersebut menunjukkan adanya lompatan positif yang patut diapresiasi.
Menurutnya, berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2025 telah memberikan dampak nyata, khususnya dalam peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan dan fasilitas layanan kesehatan, serta penguatan kapasitas SDM di kedua sektor tersebut.
Irwanto juga mengapresiasi sikap penetrasi dan kepemimpinan Ketua DPRD Banggai, Syarifudin Tjatjo, yang dinilai mampu mendorong sinergi antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.
“Sinergi dan penetrasi kepemimpinan Ketua DPRD Banggai sangat membantu mendorong percepatan program pembangunan daerah, terutama pada sektor kesehatan dan pendidikan yang saat ini menunjukkan kemajuan signifikan,” ujarnya.
Meski memberikan apresiasi, Komisi II DPRD Banggai juga menyampaikan sejumlah catatan penting terkait arah kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah.
Salah satu hal yang disoroti adalah komposisi belanja pegawai pada tahun anggaran berjalan yang mencapai sekitar 37 persen dari total APBD, melampaui batas maksimal yang ditetapkan sebesar 30 persen.
Selain itu, Komisi II juga menilai masih minimnya sentuhan kebijakan maupun alokasi anggaran bagi sektor petani dan nelayan dalam APBD tahun 2025 hingga 2026.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD Banggai turut menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama akses jalan yang menghubungkan desa dengan pusat kecamatan maupun kota.
Mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dapat mencapai maksimal 40 persen dari APBD. Namun hingga saat ini masih terdapat sekitar 56 persen kebutuhan akses jalan desa yang perlu dibangun atau ditingkatkan kualitasnya.
Di sisi lain, DPRD Banggai juga menyatakan dukungan terhadap usulan Pemerintah Daerah terkait rencana pembangunan waduk pada tahun 2027 guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Luwuk dan sekitarnya. Dari total 35 anggota legislatif, sebanyak 27 orang telah menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut, sementara delapan anggota lainnya masih dalam proses menyusul.
Sebagai Ketua KTNA, Irwanto juga menyampaikan harapan agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada kelompok petani dan nelayan dalam perencanaan pembangunan tahun 2027.
Ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan pelaku utama produksi pangan sekaligus tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan, daerah bahkan nasional.
“Petani dan nelayan bukan objek pembangunan, melainkan subjek yang turut menentukan arah perekonomian daerah,” tegasnya.
Irwanto juga menyampaikan aspirasi terkait perlunya perlindungan sosial bagi buruh tani dan pekerja sektor informal di pedesaan, seperti tukang panjat kelapa dan tukang ojek, agar dapat dijangkau melalui program jaring pengaman sosial melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Ia berharap berbagai catatan dan masukan yang disampaikan Komisi II DPRD Banggai dalam forum RKPD dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2027. (rin)
Narahubung : Michael Tendean, SP
Social Header