Dalam pernyataannya, Saharudin menyoroti kritikan dari DPRD Sulteng melalui Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang meminta penghentian sementara kedua program tersebut dengan alasan kebutuhan evaluasi. Menurutnya, alasan penghentian itu didasari oleh anggapan bahwa program tersebut menjadi penyebab meningkatnya angka penunggakan iuran BPJS.
Selain itu, ia menilai pelaksanaan Berani Sehat selama ini terlalu terbuka untuk semua kalangan sehingga justru memberi peluang bagi kelompok masyarakat mampu untuk turut mengakses manfaatnya, padahal sasaran utamanya seharusnya mereka yang benar-benar membutuhkan.
"Menghentikan program sama sekali bukan solusi yang nyata dan tepat. Pemerintah harus segera membentuk Satgas Pengentasan Kemiskinan sebagai wadah untuk menyelaraskan seluruh program pemerintah provinsi dengan arahan dan instruksi Presiden terkait upaya pengurangan serta penghapusan kemiskinan ekstrem," tegas Saharudin, Palu, (29/4/2026).
Ia juga menegaskan agar sasaran penerima manfaat program Berani Cerdas maupun Berani Sehat diarahkan secara ketat hanya kepada kelompok rakyat miskin ekstrem yang masuk dalam kategori desil satu hingga tiga menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTKSN).
Menurutnya, kelompok ini adalah masyarakat yang tergolong tidak mampu dan belum terjangkau sepenuhnya oleh program bantuan dari pemerintah pusat, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun Jaminan Kesehatan Nasional. (*)
Narahubung : AP
Social Header