Di tengah derasnya arus informasi digital, kritik terhadap pemerintah dipandang sebagai bagian penting dari demokrasi, namun tetap dituntut berpijak pada data, etika, dan nilai-nilai kebangsaan yang berakar pada Pancasila.
Video berdurasi 36 detik yang diunggah melalui akun TikTok @kedaulatanrakyat tersebut mendapat perhatian luas dari masyarakat. Berdasarkan pantauan pada unggahan itu, konten tersebut memperoleh puluhan ribu tanda suka, ribuan komentar dan ribuan kali dibagikan, menandakan tingginya antusiasme publik terhadap isu yang disampaikan.
Dalam video yang beredar, Tiyo Ardiyanto menggunakan analogi figur Firaun untuk menggambarkan kondisi pemerintahan saat ini. Ia juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menyampaikan kritik mengenai arah kebijakan pembangunan nasional.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan beragam respons dari masyarakat, mulai dari dukungan atas kebebasan berekspresi hingga kritik terhadap penggunaan analogi dan diksi yang dinilai terlalu provokatif.
Perdebatan yang muncul menunjukkan bahwa ruang demokrasi Indonesia tetap hidup dan dinamis. Dalam sistem demokrasi, kritik merupakan instrumen penting untuk mengawasi jalannya pemerintahan serta memastikan kebijakan publik tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Namun demikian, kebebasan berpendapat juga membawa tanggung jawab moral agar setiap kritik disampaikan secara objektif, proporsional dan tidak menimbulkan perpecahan sosial.
Nilai-nilai Pancasila memberikan landasan etis dalam menyampaikan kritik. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengajarkan pentingnya menjunjung adab, menghormati martabat sesama dan mengedepankan dialog yang beretika.
Sementara sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menegaskan bahwa perbedaan pandangan hendaknya diselesaikan melalui musyawarah, argumentasi rasional dan semangat mencari solusi bersama.
Di era digital, kritik yang disampaikan melalui media sosial memiliki daya jangkau yang luas dan dapat memengaruhi persepsi publik secara cepat.
Oleh karena itu, penggunaan analogi sejarah, simbol keagamaan, maupun pernyataan bernada keras perlu ditempatkan secara hati-hati agar tidak menggeser substansi perdebatan kebijakan menjadi sekadar pertarungan narasi.
Di sisi lain, kritik yang berbasis data dan argumentasi ilmiah justru dapat memperkaya kualitas demokrasi. Tradisi intelektual kampus selama ini dikenal sebagai ruang lahirnya gagasan-gagasan kritis yang mendorong perubahan sosial.
Karena itu, perbedaan pandangan antara mahasiswa, pemerintah dan masyarakat seyogyanya dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat selama tetap berada dalam koridor hukum dan etika publik.
Pancasila tidak mengajarkan pembungkaman terhadap kritik, tetapi juga tidak membenarkan kebebasan tanpa tanggung jawab. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila menempatkan kebebasan dan etika sebagai dua hal yang berjalan beriringan.
Kritik yang tajam dapat tetap disampaikan tanpa menghilangkan rasa hormat, sebagaimana perbedaan pendapat dapat menjadi sarana memperkuat persatuan bangsa.
Pada akhirnya, polemik yang muncul dari viralnya video tersebut menjadi pengingat bahwa demokrasi Indonesia membutuhkan ruang dialog yang sehat, argumentasi yang berbasis fakta serta budaya kritik yang beradab. Sebab, tujuan akhir dari kritik bukanlah memenangkan perdebatan, melainkan menghadirkan perbaikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. (red)
Social Header