Kehadiran sejumlah elemen masyarakat tersebut rangkaian Konsolidasi Tahap 1 guna menyikapi rencana tambang batu gamping di Kecamatan Buko Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.
Undangan hanya lisan dari mulut ke mulut, tapi kehadiran warga membuktikan: solidaritas rumpun keluarga Buko Selatan lebih kuat dari surat resmi.
1. Menolak tambang batu gamping di seluruh wilayah Kecamatan Buko Selatan
2. Mendukung penuh perlawanan warga Desa Kambani & Lelang Matamaling. Siap dimobilisasi dalam gerak perlawanan pada tensi apapun
3. Mendesak Gubernur Sulteng Anwar Hafid & Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady untuk mempertanggungjawabkan penyerobotan wilayah Desa Kambani dalam IUP yang tidak prosedural
4. Mendesak Gubernur Sulteng agar mencabut seluruh izin pertambangan di Kecamatan Buko Selatan
Alasan Penolakan : Darat, Laut dan Rumpun Keluarga. Meski Lumbi-lumbia dan Landonan Bebeau tidak masuk daftar IUP TBG, warga menegaskan penolakan ini berdasar ikatan adat, Rumpun Keluarga dan terutama masuk dalam Wilayah Terdampak
“Orang Kambani & Lelang Matamaling itu rumpun keluarga kami. Warga Landonan & Lumbi-lumbia banyak berasal dari sana, begitu juga sebaliknya. Tidak mungkin kami diam jika ruang hidup mereka terancam,” kata warga yang enggan disebut nama.
“Lahan di Kambani & Matamaling sebagian milik orang Landonan & Lumbi-lumbia. Kalau bicara darat. Sementara lautnya itu tempat kami melaut cari ikan & gurita. Sebaiknya cepat diamankan sebelum kami bergerak,” tegasnya.
"Poin Kunci : Wilayah Adat Lipubabasal,
Ketua AMAN Bangkep menyampaikan fakta krusial yakni Wilayah yang masuk zona IUP/WIUP tersebut sebelumnya telah disepakati oleh Desa-desa Sekitar Baik wilayah Buko Selatan Maupun Bulagi Selatansebagai Wilayah Adat Lipubabasal".
Laporan : Kabiro/Simbil
Social Header