Oleh: Novita Sari Yahya
Mengapa Kita Lebih Mudah Marah kepada Pencuri Kecil daripada Koruptor Besar ?
Berita tentang seorang anak sekolah dasar yang menangis karena ayahnya tewas diamuk massa setelah dituduh mencuri seekor ayam menggugah nurani banyak orang. Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan penting: mengapa masyarakat dapat menunjukkan kemarahan yang begitu besar terhadap pencurian kecil, sementara kejahatan korupsi dengan nilai yang sangat besar sering kali tidak menghasilkan respons emosional yang sama ?
Pertanyaan ini tidak dapat dijawab hanya melalui perspektif moral tentang benar dan salah. Fenomena tersebut berkaitan dengan persoalan sosial, psikologis, budaya, dan politik yang lebih kompleks.
Dalam masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial, rasa kecewa terhadap ketidakadilan dapat berkembang menjadi frustrasi kolektif. Namun, frustrasi tersebut tidak selalu diarahkan kepada sumber persoalan yang sebenarnya. Ketika pihak yang dianggap bertanggung jawab memiliki kekuatan politik, ekonomi, atau akses terhadap kekuasaan, masyarakat sering kali menghadapi keterbatasan untuk melakukan perlawanan langsung.
Sebaliknya, individu yang melakukan pelanggaran kecil sering berada dalam posisi yang lebih lemah dan tidak memiliki perlindungan kekuasaan. Akibatnya, kemarahan sosial lebih mudah diarahkan kepada pihak yang memiliki risiko paling kecil untuk melawan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa keberanian massa tidak selalu berarti keberanian menghadapi sumber ketidakadilan. Dalam banyak situasi, keberanian justru muncul ketika sasaran dianggap tidak memiliki kekuatan untuk membela diri.
Apakah Amuk Massa Merupakan Akumulasi Frustrasi Sosial ?
Dalam psikologi sosial, teori Frustration–Aggression yang dikembangkan oleh Dollard dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa frustrasi dapat meningkatkan kecenderungan agresi. Namun, frustrasi tidak selalu menghasilkan kekerasan. Banyak faktor lain yang menentukan, seperti norma sosial, kontrol diri, situasi politik, dan keberadaan institusi hukum yang dipercaya.
Ketika masyarakat mengalami kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan, atau kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum, rasa kecewa dapat terakumulasi. Apabila tidak tersedia saluran penyelesaian konflik yang sehat, kemarahan tersebut dapat mencari objek pelampiasan.
Karena itu, amuk massa dapat dipahami sebagai salah satu bentuk ekspresi frustrasi sosial, tetapi bukan satu-satunya penyebab. Faktor provokasi, dinamika kelompok, budaya kekerasan, dan lemahnya penegakan hukum juga memiliki peran.
Amuk massa bukan hanya persoalan tindakan individu, melainkan juga mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam struktur sosial.
Bagaimana Relasi Kuasa Membentuk Kekerasan Kolektif ?
Michel Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya berada dalam institusi negara, tetapi hadir dalam berbagai hubungan sosial. Kekuasaan bekerja melalui norma, aturan, bahasa, dan mekanisme sosial yang membentuk perilaku manusia.
Dalam konteks Indonesia, kajian Ian Douglas Wilson mengenai politik premanisme menunjukkan bahwa hubungan antara kelompok informal, kekerasan jalanan, dan kepentingan politik telah menjadi bagian dari dinamika kekuasaan tertentu.
Ketika suatu kelompok terbiasa menggunakan intimidasi, dominasi fisik, atau loyalitas tanpa kritik sebagai cara memperoleh pengaruh, maka kekerasan dapat dianggap sebagai alat yang wajar untuk mencapai tujuan.
Karena itu, pembangunan demokrasi tidak hanya membutuhkan pemilu dan institusi formal, tetapi juga budaya politik yang menghargai hukum, dialog, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Mengapa Massa Dapat Bertindak Lebih Agresif daripada Individu ?
Perilaku massa memiliki dinamika psikologis tersendiri. Philip Zimbardo melalui konsep deindividuation menjelaskan bahwa seseorang dalam kerumunan dapat mengalami berkurangnya kesadaran terhadap tanggung jawab pribadi karena identitas individu melebur ke dalam kelompok.
Dalam situasi tertentu, seseorang dapat melakukan tindakan yang mungkin tidak dilakukan ketika sendirian.
Namun, penelitian lanjutan dari Reicher, Spears, dan Postmes menunjukkan bahwa perilaku massa tidak hanya disebabkan oleh hilangnya kontrol diri, tetapi juga dipengaruhi oleh identitas kelompok. Individu dapat bertindak agresif ketika mereka merasa tindakan tersebut sesuai dengan norma kelompok yang mereka yakini.
Karena itu, kekerasan massa tidak cukup dijelaskan hanya melalui faktor psikologis individu, tetapi harus dilihat melalui hubungan antara individu, kelompok, budaya, dan situasi sosial.
Apakah Kekerasan Hanya Berupa Kekerasan Fisik ?
Kekerasan tidak hanya berbentuk pemukulan atau tindakan fisik. Johan Galtung menjelaskan bahwa kekerasan juga dapat berbentuk kekerasan struktural dan kultural.
Kekerasan struktural muncul ketika sistem sosial menciptakan ketidakadilan yang membuat sebagian kelompok terus berada dalam posisi lemah. Sementara kekerasan kultural terjadi ketika nilai, simbol, atau pandangan tertentu digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan.
Dalam kehidupan modern, kekerasan juga dapat muncul melalui perundungan, fitnah, penghinaan, penyebaran kebencian, dan pembunuhan karakter di ruang digital.
Dengan demikian, kekerasan bukan hanya persoalan tindakan fisik, tetapi juga persoalan bagaimana manusia menggunakan kekuasaan terhadap manusia lainnya.
Bagaimana Sejarah Indonesia Menggambarkan Ledakan Kemarahan Massa ?
Indonesia memiliki sejarah panjang mengenai mobilisasi massa dalam berbagai konteks politik dan sosial. Peristiwa 1965–1966, kerusuhan Mei 1998, dan berbagai konflik sosial lainnya memiliki latar belakang yang berbeda sehingga tidak dapat disamakan.
Namun, peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ketika ketegangan sosial, konflik politik, dan ketidakpercayaan terhadap institusi mencapai tingkat tertentu, mobilisasi massa dapat berkembang menjadi kekerasan.
Sutan Sjahrir pernah memberikan kritik terhadap warisan mental feodalisme dan pengaruh militerisme Jepang dalam pembentukan budaya politik Indonesia. Pemikiran tersebut dapat menjadi bahan refleksi mengenai pentingnya membangun budaya demokrasi yang menempatkan hukum dan kemanusiaan sebagai dasar kehidupan bersama.
Bagaimana Cara Mengurangi Agresivitas Massa ?
Penegakan hukum merupakan bagian penting dalam mencegah kekerasan. Namun, penyelesaian tidak dapat hanya dilakukan setelah kekerasan terjadi.
Pencegahan harus dimulai melalui pendidikan karakter, pendidikan kewarganegaraan, dan penguatan budaya literasi.
Literasi membantu masyarakat berpikir kritis, tidak mudah terprovokasi, dan mampu memahami persoalan secara lebih mendalam. Seni dan sastra juga memiliki peran penting karena membantu manusia mengembangkan empati.
Melalui novel, puisi, teater, dan berbagai bentuk seni, manusia belajar memahami pengalaman orang lain serta menyalurkan emosi melalui cara yang konstruktif.
Namun, pendidikan bukan satu-satunya solusi. Upaya tersebut harus berjalan bersama dengan keadilan sosial, pemerintahan yang transparan, institusi hukum yang dipercaya, dan ruang demokrasi yang sehat.
Masyarakat Seperti Apa yang Ingin Kita Bangun ?
Pertanyaan terbesar bukan hanya mengapa amuk massa terjadi, tetapi masyarakat seperti apa yang ingin kita wariskan kepada generasi berikutnya.
Apakah kita ingin membangun masyarakat yang menyelesaikan konflik melalui kekerasan, atau masyarakat yang mengedepankan ilmu pengetahuan, hukum, dialog, dan kemanusiaan?
Peradaban tidak dibangun oleh kemarahan yang tidak terkendali. Peradaban dibangun oleh kemampuan manusia mengelola emosi, memahami perbedaan, dan mengubah energi sosial menjadi kekuatan untuk menciptakan keadilan.
Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang paling keras menghukum, melainkan bangsa yang mampu menegakkan keadilan tanpa kehilangan rasa kemanusiaan.
Daftar Referensi
Arendt, H. (1970). On violence. Harcourt Brace Jovanovich.
Dollard, J., Doob, L. W., Miller, N. E., Mowrer, O. H., & Sears, R. R. (1939). Frustration and aggression. Yale University Press.
Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison. Pantheon Books.
Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. Journal of Peace Research, 6(3), 167–191. doi.org [1]
Le Bon, G. (1895). The crowd: A study of the popular mind. T. Fisher Unwin.
Nussbaum, M. C. (2010). Not for profit: Why democracy needs the humanities. Princeton University Press.
Reicher, S., Spears, R., & Postmes, T. (1995). A social identity model of deindividuation phenomena. European Review of Social Psychology, 6(1), 161–198. doi.org [1]
Sjahrir, S. (1990). Renungan dan perjuangan (H.B. Jassin, Penerjemah). Djambatan. [1]
Wilson, I. D. (2015). Politik jatah preman. Marjin Kiri.
Zimbardo, P. G. (1969). The human choice: Individuation, reason, and order versus deindividuation, impulse, and chaos. In Nebraska Symposium on Motivation (Vol. 17, pp. 237–307). University of Nebraska Press. [1]
Social Header