Pertemuan tersebut digelar setelah Camat Nambo menerima sejumlah keluhan dari pekerja dan masyarakat terkait proses rekrutmen tenaga kerja, khususnya bagi warga Kecamatan Nambo yang berharap mendapatkan kesempatan lebih besar untuk bekerja di perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka.
Namun, dalam pertemuan yang membahas persoalan rekrutmen tenaga kerja tersebut, PT DSLNG hanya mengutus perwakilan dari bidang CSR. Kondisi ini kemudian menjadi sorotan karena masyarakat berharap perusahaan dapat memberikan penjelasan langsung mengenai kebijakan dan komitmen rekrutmen tenaga kerja lokal.
Kepala Desa Lumbe menilai pola komunikasi antara perusahaan dengan pemerintah setempat perlu diperbaiki. Menurutnya, cukup banyak pertemuan yang melibatkan pemerintah kecamatan, kepala desa dan lurah, namun pada akhirnya pemerintah justru menjadi pihak yang mendapat sorotan masyarakat.
“Buntutnya, pemerintah setempat kerap menjadi sasaran opini liar dari masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Karena itu, Kepala Desa Lumbe meminta adanya penegasan terhadap komitmen pembagian kuota tenaga kerja, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah Ring I. Ia berharap proses rekrutmen tidak terkesan hanya formalitas, sementara pada akhirnya jumlah tenaga kerja asal Nambo yang berhasil diterima sangat sedikit.
“Perlu penekanan pada komitmen pembagian kuota tenaga kerja, khususnya di Ring I, agar tidak terkesan proses rekrutmen hanya formalitas dan ending-nya tenaga kerja asal Nambo sangat sedikit yang terekrut,” tegasnya.
Sorotan serupa disampaikan Kasi PIP Ramly Mambuhu yang menyoroti transparansi dan pemerataan dalam proses rekrutmen tenaga kerja, khususnya bagi masyarakat dari wilayah Ring I khususnya tenaga kerja lokal dari kecamatan Nambo.
Ramly meminta PT DSLNG dan perusahaan subkontraktornya agar proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan tidak terkesan berat sebelah. Ia menyoroti hasil rekrutmen kali ini yang menurutnya hanya meloloskan dua orang dari Kecamatan Nambo.
Menurut Ramly, kondisi tersebut perlu dievaluasi karena Kecamatan Nambo dinilai memiliki sumber daya manusia yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, khususnya di bidang teknik.
“Kalaupun tidak menjadi tenaga kerja utama, minimal sebagai helper agar para pekerja bisa terekrut,” katanya.
Ia menilai kesempatan kerja bagi masyarakat lokal semestinya tidak hanya dilihat dari posisi utama, tetapi juga dapat diberikan melalui posisi pendukung sesuai kompetensi dan kebutuhan perusahaan.
Aspirasi tersebut juga disampaikan peserta pertemuan lainnya. Mereka meminta agar kuota tenaga kerja lokal dapat ditambah dalam setiap proses rekrutmen, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah Ring I.
Menanggapi persoalan tersebut, pihak PT BUMA melalui Site Manager menjelaskan bahwa proses pendaftaran tenaga kerja sebelumnya dilakukan secara online. Berdasarkan data perusahaan, terdapat 70 orang pendaftar yang berasal dari Kecamatan Nambo.
Dari 70 pendaftar tersebut, sebanyak 21 orang dinyatakan lulus pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up (MCU). Dari 21 orang tersebut, dua orang di antaranya sudah bekerja.
Pihak PT BUMA menjelaskan bahwa perusahaan tetap memprioritaskan tenaga kerja yang sebelumnya telah memasukkan nama dalam daftar 70 pendaftar tersebut. Namun, kebutuhan tenaga kerja saat ini masih menyesuaikan dengan tahapan pekerjaan sehingga perusahaan belum membutuhkan karyawan dalam jumlah besar.
Pihak perusahaan juga menyampaikan bahwa rekrutmen berikutnya direncanakan berlangsung pada September 2026. Dalam proses tersebut, PT BUMA akan berupaya agar tenaga kerja yang sebelumnya telah mendaftar tetap menjadi prioritas dalam seleksi.
Sementara itu, Kepala Desa Sayambongin menekankan pentingnya keadilan dan perhatian terhadap tenaga kerja lokal. Menurutnya, salah satu bentuk solusi adalah memperjelas kuota tenaga kerja bagi masyarakat Ring I.
“Keadilan dan perhatian kepada pekerja lokal harus menjadi perhatian. Solusinya adalah kuota tenaga kerja untuk Ring I,” tegasnya.
Camat Nambo Zubhan Ahmad, S.Sos dalam kesempatan tersebut mengingatkan seluruh pihak agar menjaga komitmen yang telah dibangun. Ia menegaskan bahwa masyarakat Nambo tidak ingin kembali mendengar adanya pernyataan yang mempersoalkan status wilayah tersebut sebagai Ring I.
“Pesan saya, mari jaga bersama komitmen yang pernah dibangun. Kami tidak ingin mendengar lagi cuitan yang menyebut Nambo bukan Ring I,” tegasnya.
Menurut Camat Nambo, persoalan komunikasi yang tidak terbuka berpotensi menimbulkan asumsi negatif di tengah masyarakat dan dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang tidak diinginkan.
“Hal demikian memantik asumsi negatif dari masyarakat kepada kami pemerintah dan berarti akan menciptakan masalah sosial di masyarakat, alias benturan dengan pemerintah setempat. Hal tersebut sangat tidak diharapkan,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat menjaga komunikasi dan komitmen bersama, sehingga persoalan tenaga kerja lokal dapat diselesaikan secara terbuka dan kondusif.
“Terima kasih atas kehadiran dan kerja samanya. Saya mengajak kita semua, mari jaga Kamtibmas bersama,” pungkasnya. (rin)
Social Header