Banggai, Sulteng - Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 diharapkan tidak berhenti pada seremoni tahunan, tetapi menjadi ruang refleksi bersama untuk memperkuat komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, pemberantasan korupsi, serta perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja.
Pandangan tersebut disampaikan Pimpinan Redaksi berantastipikornews.co.id sekaligus Ketua DPC Serikat Buruh K-SBSI, Hermanius Burunaung, dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Menurut Hermanius, kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan harus terus diisi dengan kerja nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menilai tantangan bangsa saat ini semakin kompleks. Karena itu, semangat persatuan, kepedulian sosial, transparansi, serta keberanian dalam mengawal kepentingan publik perlu terus diperkuat.
“Semangat kemerdekaan yang ke-81 ini harus menjadi komitmen bersama untuk memberantas segala bentuk penyelewengan yang merugikan publik. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang berani bersikap tegas, bersih dan akuntabel di semua tingkatan pemerintahan,” ujar Hermanius.
Kemerdekaan dan Perjuangan Melawan Korupsi
Hermanius berpandangan, salah satu bentuk nyata dalam mengisi kemerdekaan adalah memastikan masyarakat mendapatkan hak-haknya secara adil serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Menurutnya, korupsi bukan hanya persoalan kerugian keuangan negara, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap kualitas pelayanan publik dan pemenuhan hak masyarakat, terutama kelompok masyarakat kecil dan pekerja.
Karena itu, ia mendorong seluruh elemen bangsa untuk ikut berperan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Hermanius menegaskan, pemberantasan korupsi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat, pemerintah, lembaga negara, organisasi kemasyarakatan, serta pers sebagai bagian dari kontrol sosial.
Pers dan Pengawasan Publik
Dalam kapasitasnya sebagai pimpinan media, Hermanius juga menegaskan pentingnya peran pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Ia mengatakan media memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara profesional sekaligus mengawal penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberitaan yang berimbang dan berdasarkan fakta.
Menurutnya, fungsi pengawasan pers harus tetap dijalankan dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Media harus tetap menjaga independensi, mengedepankan akurasi, melakukan verifikasi, dan memberikan ruang keberimbangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kepercayaan publik harus dijaga melalui pemberitaan yang bertanggung jawab,” katanya.
Hermanius menilai kritik dan pengawasan terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, menurutnya, kritik tersebut harus disampaikan secara konstruktif serta didukung data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Perlindungan Hak dan Kesejahteraan Buruh
Sementara itu, dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPC Serikat Buruh K-SBSI, Hermanius turut menyoroti pentingnya perlindungan hak pekerja dan peningkatan kesejahteraan buruh.
Ia menilai makna kemerdekaan juga harus dapat dirasakan dalam kehidupan ekonomi masyarakat, termasuk oleh para pekerja.
Menurutnya, pekerja membutuhkan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak ketenagakerjaan, kondisi kerja yang layak, serta hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
“Semangat kemerdekaan juga harus dirasakan oleh para pekerja melalui terpenuhinya hak-hak mereka dan adanya kepastian hukum dalam hubungan kerja,” ujarnya.
Perkuat Sinergi dan Partisipasi Masyarakat
Lebih lanjut, Hermanius mengajak masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik.
Ia menilai partisipasi masyarakat dan pengawasan sosial merupakan bagian penting dalam memastikan proses pembangunan berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
“Pengawasan masyarakat dan pers harus menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” katanya.
Ia berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi pengingat bahwa kemerdekaan merupakan amanah yang harus terus diisi dengan kerja nyata, persatuan, keadilan, transparansi, dan kepedulian terhadap masyarakat.
Hermanius juga menyampaikan harapan agar Indonesia senantiasa diberikan kedamaian, keadilan, serta kemakmuran yang merata.
“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tegakkan keadilan dan bersama-sama wujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi,” pungkasnya. (red)

Social Header