Pemerintah daerah mencatat sedikitnya 1.020 kepala keluarga (KK) atau 2.951 jiwa terdampak kekeringan di 10 desa yang tersebar di Kecamatan Bulagi dan Bulagi Selatan.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat penanganan siaga darurat yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Rabu (16/9/2026).
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan, Ir. Asrin, S.T., M.Si., mengatakan BPBD terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa siaga darurat.
Berdasarkan asesmen awal, sekitar 2.000 jiwa menjadi sasaran pelayanan distribusi air bersih. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.868 jiwa telah menerima distribusi air, sementara sekitar 183 jiwa lainnya masih belum terlayani.
Secara keseluruhan, kebutuhan air bersih yang terdata mencapai sekitar 8.226.280 liter. Hingga saat ini, air yang telah disalurkan sekitar 5.003.120 liter atau 63,3 persen.
Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan sekitar 3.223.160 liter air yang perlu dipenuhi untuk masyarakat terdampak.
“Permohonan bantuan dari kecamatan dan desa untuk distribusi air bersih masih berlangsung sampai saat ini,” kata Asrin.
Distribusi air bersih tidak hanya menyasar rumah warga, tetapi juga sejumlah fasilitas umum seperti masjid, gereja, dan sekolah. Jadwal pendistribusian disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan fasilitas.
Menurut Asrin, permohonan distribusi air terus datang dari sejumlah desa di Kecamatan Bulagi dan Bulagi Selatan. Selain wilayah yang telah mendapatkan pelayanan, terdapat pula permohonan baru yang masih dalam proses asesmen.
Armada Distribusi Masih Terbatas
Meningkatnya kebutuhan air bersih juga dihadapkan pada keterbatasan armada pengangkut air.
Saat ini, armada yang digunakan antara lain kendaraan milik PMI, satu unit kendaraan pemadam kebakaran, serta kendaraan dari Perumda Air Minum Kabupaten Banggai.
“Armada operasional masih sangat kurang dibandingkan dengan situasi dan permohonan yang ada,” ujar Asrin.
Untuk menambah kapasitas distribusi, BPBD berencana memodifikasi kendaraan serbaguna bantuan BNPB dengan memasang tangki air.
Langkah tersebut diharapkan dapat menambah armada sekaligus meningkatkan kapasitas pengiriman air ke desa-desa yang terdampak kekeringan.
BPBD juga telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait kemungkinan dukungan kendaraan dari TNI. Namun, menurut Asrin, kebutuhan serupa juga diajukan oleh sejumlah kabupaten lainnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kata dia, menyatakan Banggai Kepulauan akan menjadi salah satu wilayah prioritas apabila bantuan kendaraan dari pemerintah pusat tersedia.
Kemarau Juga Picu Karhutla
Kemarau panjang tidak hanya berdampak terhadap ketersediaan air bersih, tetapi juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hingga pertengahan September 2026, BPBD Banggai Kepulauan mencatat sedikitnya 10 kejadian karhutla di sejumlah wilayah.
Beberapa kejadian dilaporkan terjadi di Desa Bakalan, Desa Kautu, Desa Koyobunga, Desa Popoki, wilayah Totikum, Desa Lalong, Desa Tompudau, dan Desa Luk Sagu.
Luas lahan yang terbakar dalam setiap kejadian bervariasi, mulai sekitar 0,3 hektare hingga mencapai sekitar 72 hektare.
Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady mengatakan, kemarau panjang yang berdampak terhadap krisis air bersih dan meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi perlu disikapi secara bersama-sama.
“Keadaan yang saat ini kita rasakan dengan adanya kemarau panjang dan berdampak pada bencana hidrometeorologi serta krisis air bersih di beberapa wilayah perlu menjadi perhatian serius kita,” kata Rusli.
Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan upaya pemadaman terhadap sejumlah kebakaran hutan dan lahan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan.
Rusli juga mengingatkan masyarakat untuk mengubah kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar. Kondisi lahan yang kering akibat kemarau, menurutnya, berpotensi memperbesar risiko kebakaran.
Bupati Minta Sumber Air Dipetakan
Rusli mengatakan, terdapat informasi mengenai penurunan debit pada salah satu sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Jika debit terus menurun, kemampuan distribusi air dikhawatirkan tidak mampu mengimbangi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah mulai memetakan sumber-sumber air yang masih dapat dimanfaatkan untuk mendukung distribusi air bersih.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah kita layani masih membutuhkan air, sementara persediaan sumber air kita sudah tidak mencukupi,” ujarnya.
Rusli juga meminta jajaran kecamatan dan pemerintah desa memperkuat pemantauan kondisi wilayah masing-masing.
Potensi kekurangan air maupun kebakaran, kata dia, harus segera dilaporkan agar dapat ditangani sebelum berkembang menjadi keadaan darurat.
Ia meminta pos-pos pemantauan di desa diaktifkan dan kondisi wilayah dilaporkan secara berkala kepada pemerintah daerah.
“Kalau sudah ada potensi harus segera disikapi. Jangan nanti sudah terjadi keadaan darurat baru kita melakukan langkah-langkah,” kata Rusli.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga membahas kemungkinan memperpanjang status siaga darurat. Keputusan tersebut akan mempertimbangkan perkembangan krisis air bersih, potensi karhutla, hasil asesmen lapangan serta kebutuhan masyarakat yang masih terus masuk.
Rapat yang berlangsung di Kantor Bupati Banggai Kepulauan itu turut dihadiri unsur Forkopimda, Camat Bulagi, Camat Bulagi Selatan, Camat Tinangkung Selatan serta sejumlah undangan lainnya. (Red/Vr)
Social Header