Sorotan tersebut muncul berdasarkan pantauan langsung di lokasi, di mana sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas penggalian dan pemasangan material tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap.
Beberapa pekerja tampak hanya mengenakan pakaian kerja dan alas kaki sehari-hari. Sementara penggunaan helm keselamatan, sarung tangan maupun sepatu keselamatan belum terlihat secara memadai.
Kondisi tersebut patut menjadi perhatian karena aktivitas pekerjaan berlangsung di area galian terbuka yang berada di sisi badan jalan. Risiko terhadap keselamatan pekerja maupun pengguna jalan menjadi semakin besar apabila area kerja tidak dilengkapi pengamanan yang memadai.
Selain persoalan APD, material batu dan tanah hasil galian juga terlihat menumpuk di sekitar lokasi pekerjaan hingga mendekati badan jalan. Dan hal ini diperkuat dengan tidak jelasnya transparansi dalam bentuk gambar fisik proyek. Pada beberapa bagian, pengamanan berupa pembatas area kerja maupun rambu peringatan bagi pengguna jalan diduga tak memenuhi ketentuan.
Kondisi itu bukan sekadar menyangkut persoalan kerapian proyek. Ketika pekerjaan konstruksi berlangsung di ruang publik, keselamatan pekerja dan masyarakat seharusnya menjadi bagian utama yang tidak boleh dikesampingkan.
Berdasarkan papan informasi yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan Pekerjaan Drainase Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai.
Proyek tersebut berada di bawah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, dengan nilai kontrak sebesar Rp 202.837.000 dan waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender.
Adapun perusahaan yang tercantum sebagai pelaksana adalah CV Cahaya Cemerlang, sebagaimana tertera pada papan informasi proyek.
Dengan nilai pekerjaan lebih dari Rp200 juta, masyarakat tentu berharap pelaksanaan proyek tidak hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi juga memenuhi standar mutu, teknis dan keselamatan sebagaimana dipersyaratkan dalam pekerjaan konstruksi.
Pemprov Diminta Tidak Tutup Mata
Kondisi yang terlihat di lapangan tersebut mendorong munculnya tuntutan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui dinas teknis dan pengawas pekerjaan segera melakukan pemeriksaan langsung.
Pengawasan dinilai penting untuk memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan, penggunaan APD, pengamanan galian, penataan material serta pemasangan rambu keselamatan telah sesuai dengan dokumen kontrak dan ketentuan K3 yang berlaku.
Pemprov Sulteng jangan sampai hanya melihat proyek dari laporan progres pekerjaan. Kondisi nyata di lapangan juga harus menjadi ukuran dalam menilai kepatuhan kontraktor.
Jika hasil pemeriksaan nantinya ditemukan adanya ketidaksesuaian, pihak pelaksana semestinya diminta segera melakukan pembenahan dan dapat dikenakan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, keselamatan kerja bukan formalitas proyek dan bukan sesuatu yang baru diperhatikan setelah kecelakaan terjadi. Pekerjaan yang menggunakan anggaran publik harus memberikan jaminan bahwa pembangunan berlangsung dengan standar yang benar sekaligus tidak membahayakan pekerja maupun masyarakat terutama spesifikasinya harus sesuai perencanaan.
Hingga berita ini disusun, pihak kontraktor maupun pelaksana pekerjaan belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan terhadap penerapan K3, penggunaan APD dan pengamanan area pekerjaan sebagaimana terlihat di lokasi.
Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah dan pengawas proyek untuk memastikan pembangunan drainase tersebut tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga dikerjakan dengan mengedepankan mutu, kepatuhan terhadap ketentuan dan keselamatan manusia. (Hen)
Social Header