Rapat tersebut di hadiri Ketua DPRD Arkam Supu.STh.I.MH, Danramil Tinangkung Letda Rahmat Luande,Kabag Ops, Polres Bangkep dan perwakilan OPD terkait.rapat tersebut menjadi tindak lanjut dari rapat koordinasi penanganan bencana yang digelar pada 20 Agustus 2026.
Serfi mengatakan evaluasi diperlukan untuk melihat perkembangan kondisi di lapangan sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara tepat.
“Tujuan rapat koordinasi pagi hari ini untuk mengevaluasi pelaksanaan penanganan siaga darurat hingga saat ini. Kita menilai perkembangan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat,” kata Serfi.
Menurut dia, kondisi kekeringan masih terjadi di sejumlah wilayah Banggai Kepulauan. Selain krisis air bersih, pemerintah juga perlu mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi cuaca yang kering.
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian antara lain Kecamatan Bulagi, Bulagi Utara, dan Bulagi Selatan.
Serfi mengatakan pemerintah perlu mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan dan merumuskan solusi untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.
“Keputusan yang akan diambil harus berdasarkan data yang akurat, kebutuhan masyarakat, kondisi ketersediaan air bersih, potensi karhutla, serta kemampuan pemerintah dalam menangani dampak bencana,” ujarnya.
Status siaga darurat kekeringan dan krisis air bersih di Banggai Kepulauan dijadwalkan berakhir pada 3 September 2026. Karena itu, rapat evaluasi tersebut juga menjadi forum untuk menentukan apakah status siaga darurat perlu diperpanjang atau ditingkatkan menjadi status tanggap darurat.
Serfi meminta seluruh organisasi perangkat daerah, BPBD, PDAM, unsur TNI-Polri, relawan, dan pihak terkait menyampaikan informasi berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Saya berharap seluruh peserta memberikan informasi, data, dan masukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing secara objektif dan faktual,” katanya.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banggai Kepulauan Hasanul Basri A. Abuhadjim memaparkan hasil evaluasi penanganan krisis air bersih hingga 31 Agustus 2026.
Menurut Hasanul, terdapat 10 desa terdampak dengan jumlah sekitar 3.400 jiwa atau 1.223 kepala keluarga. Namun, baru 520 jiwa yang mendapatkan pelayanan distribusi air bersih.
“Dari 10 desa yang terdampak, baru satu desa yang bisa kita tanggulangi atau distribusikan air bersih, yaitu Desa Sosom,” kata Hasanul.
Dengan demikian, sekitar 2.481 jiwa masih belum memperoleh pelayanan distribusi air bersih.
Total kebutuhan air bersih berdasarkan hasil evaluasi mencapai sekitar 840.280 liter. Sementara volume air yang telah didistribusikan baru sekitar 145.600 liter. Artinya, tingkat pemenuhan kebutuhan baru sekitar 17,3 persen.
Hasanul mengatakan kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena berdasarkan informasi cuaca, potensi hujan dalam beberapa hari ke depan masih rendah.
“Data BMKG menunjukkan hujan sampai 10 hari ke depan masih rendah. Kemarin memang ada hujan, tetapi intensitasnya sangat kecil dan hanya sekitar lima menit berupa rintik,” ujarnya.
Ia juga menyebut kondisi puncak El Nino berpotensi terjadi pada September sehingga ancaman kekeringan masih perlu diantisipasi.
BPBD mencatat Kecamatan Bulagi Selatan menjadi salah satu wilayah dengan kebutuhan penanganan paling mendesak. Sejumlah desa yang berada di wilayah pegunungan mengalami keterbatasan sumber air, baik dari sumur maupun air hujan.
Desa-desa seperti Kepala Palabatu Satu, Kokondong, dan sejumlah wilayah di bagian atas menjadi perhatian karena akses distribusi cukup sulit.
“Untuk prioritas paling tinggi per hari ini yaitu Bulagi Selatan. Ada desa-desa di atas gunung yang memang harus diprioritaskan paling utama,” kata Hasanul.
Kondisi serupa juga ditemukan di sejumlah desa yang sebelumnya mengandalkan air hujan. Karena hujan tidak turun dalam waktu cukup lama, persediaan air masyarakat ikut menipis.
BPBD merekomendasikan peningkatan intensitas dan frekuensi distribusi air, terutama ke desa dengan kebutuhan tinggi.
BPBD juga meminta penambahan armada tangki air. Menurut Hasanul, jarak dan kondisi geografis menjadi kendala utama dalam distribusi.
“Kalau sudah memasuki wilayah Bulagi Selatan, jangkauannya cukup jauh. Jarak dari desa Bangunemo sampai ke desa Kokondong sekitar 33 kilometer. Kami membutuhkan penambahan armada sekitar satu sampai dua unit,” ujarnya.
Di sisi lain, sejumlah desa telah memiliki sumber air dari sumur bor. Hasanul menyebut Desa Alul dan Momotan mulai mendapatkan manfaat dari pembangunan sumur bor, termasuk dukungan pembangunan sumur bor melalui Balai Wilayah Sungai.
Namun, pemanfaatan sumber air tersebut masih menghadapi kendala sosial. Sebagian masyarakat belum terbiasa menggunakan air tanah dan masih khawatir terhadap kualitas air.
“Airnya sudah jernih, tidak berbau dan sangat bersih. Tetapi masyarakat masih takut menggunakan air tersebut. Kami berharap dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan dan lingkungan hidup, dapat memberikan sosialisasi,” kata Hasanul.
Menurut dia, masyarakat selama ini lebih terbiasa menggunakan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika hujan berhenti, mereka mengalami kesulitan mendapatkan sumber air alternatif.
Direktur PDAM Banggai Kepulauan Syamsul Bahri mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD untuk membantu penanganan krisis air bersih.
Namun, PDAM hanya memiliki satu armada mobil tangki yang saat ini kondisinya sudah tidak optimal.
“Mobil kami sudah cukup berumur. Untuk penanganan di desa yang berada di ketinggian, secara otomatis mobil kami mungkin tidak bisa menyuplai secara maksimal,” kata Syamsul.
Menurut dia, kondisi sasis kendaraan yang mulai keropos membuat mobil tangki tidak dapat membawa muatan air secara penuh ketika harus melewati medan menanjak.
Syamsul mengatakan PDAM telah berkoordinasi dengan BPBD terkait usulan peminjaman mobil tangki dari pemerintah provinsi.
Ia berharap dukungan tambahan armada dapat segera diperoleh sehingga distribusi air ke desa-desa yang sulit dijangkau dapat dilakukan secara maksimal.
“Kalau masih dibutuhkan mobil tangki, kami siap membantu teman-teman BPBD dan TNI-POLRI. Kami siap kapan saja dan di mana saja,” ujarnya.
Syamsul juga mengingatkan bahwa kondisi sumber air yang saat ini masih tersedia dapat kembali menurun apabila musim kering berlangsung lebih lama.
“Kalau sudah dua atau tiga bulan, secara otomatis sumber air akan turun drastis,” katanya.
Rapat evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan lanjutan terkait status siaga darurat. Pemerintah juga akan mempertimbangkan data perkembangan kekeringan, kebutuhan air masyarakat, kemampuan distribusi, ketersediaan armada, serta potensi bencana hidrometeorologi dalam menentukan langkah berikutnya. (red/tim)
Social Header