Hal ini sebagaimana yang diungkapkan seorang aktivis pegiat anti korupsi di kabupaten Banggai dan juga mantan wakil ketua I (Ketua OKK) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebut saja dengan sapaan akrabnya Libero saat ditemui di kediamannya pada Minggu (23/9/2023).
Menurut Fadli Aktor yang akrab dipanggil Libero, banyak dari mereka yang mengaku politisi ketika duduk di kursi empuk (legislatif), tidak mampu melakukan kerja-kerja politik dengan baik karena tidak mengerti apa itu politik.
Buntutnya tidak mampu merepresentasikan dirinya sebagai seorang politisi yang sesungguhnya. Hingga tidak terjadi sinkronisasi antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah yng pada akhirnya kebijakan pembangunan menjadi tidak adil dan merata.
Lanjut Fadli Aktor, Politisi adalah subjek utama yang bertanggung jawab terhadap tata kelola kebijakan pembangunan yang adil dan merata dalam suatu wilayah/daerah karena kapasitasnya sebagai legislatif.
Ungkapan ini dikatakannya berdasarkan pengamatannya selama ini, yang mana Politisi seakan menjadi kaki tangan eksekutif dalam menjalankan misi pemerintahan, padahal sejatinya selaku pihak yang bertanggung jawab sebagi badan perwakilan, perumus anggaran dan pengawas kerja-kerja eksekutif sekaligus pembuat regulasi yang menjadi acuan eksekutif harus mampu menempatkan posisi sebagai politisi yang murni selaku penyambung aspirasi dan luapan nurani rakyat.
Dengan demikian, maka eksekutif adalah kaki tangan legislatif dalam menjalankan kebijakan sesuai amanat rakyat sebagaimana azas demokrasi Pancasila *Dari Rakyat Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat*.
"Ini malah terbalik eksekutif yang lebih mengerti apa itu politik dan berpolitik dibanding legislatif", imbuh Fadli sembari tersenyum
Fadli Aktor mengambil contoh dari beberapah hal yang belakangan menjadi bacaan publik, misalnya pembangunan yang dilaksanakan namun politisi mengklaim bahwa program itu adalah bantuannya padahal bantuan itu dari dana pemerintah yang nota Bene adalah uang rakyat. ujungnya, rakyat dicekoki faham bahwa program tersebut adalah bantuan dari Politisi padahal yang sesungguhnya bantuan itu berasal dari uang rakyat yang menjadi hak rakyat, bukan untuk dijadikan ajang pencitraan dengan iming-iming perolehan suara untuk kepentingan tertentu terutama menyongsong Pemilu 2024.
Tak hanya itu, Fadli Aktor pun menyentil soal besarnya empati pihak elit pemerintah terhadap warga masyarakat yang kritis terhadap kondisi wilayah atau daerah berdasarkan fakta dan realita yang ada, justru politisi hanya hadir sebagai menjadi juru damai bukan menjadi ujung tombak pencari solusi kearah topik yang menjadi objek kritikan.
"Selaku politisi, harusnya peran-peran politik bisa dijalankan dalam mengakomodir luapan hati rakyat sehingga menjadi bahan pertimbangan pihak eksekutif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang sesuai dengan tuntutan rakyat, bukan menjadi kaki tangan eksekutif lalu menafikan fungsi legislatif, guna terciptanya pembangunan yang adil dan merata", tuturnya.
Diakhir pembicaraannya, Fadli Aktor berharap, di moment Politik 2024 ini, semoga terlahir politisi yang benar-benar mampu membawa aspirasi rakyat sehingga pembangunan yang adil dan merata bisa wujud dimasa mendatang.
"Semoga di momen politik 2024 ini, bisa melahirkan politisi yang tidak hanya pandai berbisnis lewat politik melainkan politisi yang benar-benar bisa diandalkan mampu mendistribusikan keadilan dengan merata", tutup Fadli Aktor. (***)
Social Header