Pasalnya, Proyek yang bersumber dari APBD Banggai Tahun 2023 senilai Rp 11,9 miliar tersebut mengalami keterlambatan atau dengan kata lain melewati batas waktu yang telah ditentukan.
Sebagaimana papan proyek tertera masa kontrak berakhir pada tahun 2023, dan atas keterlambatan tersebut kontraktor diberi perpanjangan waktu selama 20 hari disertai sanksi denda setiap hari.
Terkait Sangsi Denda kepada Kontraktor pelaksana sesuai penuturan pihak PUPR Kabupaten Banggai.l yang dilansir dari media metroluwuk terbitan (2/2/2024).
“Karena tidak cukup waktu dan masih ada item yang belum selesai, mereka meminta tambahan waktu 20 hari kerja,” terang Putu, Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman Dinas PUPR Banggai.
Diketahui bahwa proyek berlantai dua ini dibangun di tepi pantai tanpa reklamasi, dengan menggunakan konstruksi tiang pancang. Bangunan megah ini akan menampung eks pedagang dan membuka peluang bagi calon usaha baru.
Dikatakan pula bahwa menurut pihak Dinas PUPR Banggai anggaran mencapai Rp 12,1 miliar, sementara pada papan proyek tertera angka Rp 11,9 Milliar.
Dari data pada papan proyek, terlihat jelas kalau pekerjaan bernama Kegiatan Penataan Landscape DTW (daerah tujuan wisata) Kilo Lima Luwuk Selatan. Proses penandatangan kontraknya dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender.
Dari data papan proyek diatas, harusnya pekerjaan tersebut selesai pada tanggal 30 Desember 2023. Namun, hingga tahun 2024, Pekerjaan masih terus berlangsung dan sejumlah pekerja terlihat masih melaksanakan aktivitas pekerjaan.
Berdasarkan penelusuran media, diperoleh data Kontraktor sebagaimana data pada pengumuman LPSE Banggai, yang mana perusahaan pelaksana pekerjaan (PT Makmur Sulteng Raya), berbasis di Kota Palu, beralamat di Jalan Sukarno Hatta Blok Bulu Tinti RT 001/RW 02, Kelurahan Tondo, Palu, Sulteng. (***)
Social Header