Hal itu sebagaimana yang disampaikannya kepada media ini usai menanggapi keluhan sejumlah warganet di salah satu group aqun media sosial Waatsapp pada Jumat (26/7/2024)
Nadjamudin Mointang menyampaikan bahwa sekedar referensi dan aturan/kebijakan untuk mengatasi penggunaan HP Android bagi anak-anak dilingkungan sekolah terutama pada saat masuk sekolah, bisa dibuat dilokal dengan pertimbangan dampak buruk penggunaan Gawai Android bagi anak-anak Usia Dini, SD hingga SLTA atau pembatasan fitur-fitur pada HP yang digunakan untuk kepentingan pendidikan.
Lanjut Nadjamudin, di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan beberapah kebijakan terkait penggunaan ponsel di sekolah dasar untuk memastikan pembelajaran tetap efektif dan mengurangi dampak negatif penggunaan ponsel pada siswa.
Nadjamudin Mointang menuturkan beberapah kebijakan Pemerintah tersebut, antara lain :
1. Larangan Penggunaan Ponsel :
Beberapa sekolah melarang siswa membawa ponsel ke sekolah untuk mencegah gangguan selama proses belajar mengajar.
2. Peraturan Khusus Penggunaan Ponsel :
Sekolah-sekolah yang mengizinkan siswa membawa ponsel biasanya memiliki peraturan ketat mengenai kapan dan bagaimana ponsel dapat digunakan, seperti hanya pada jam istirahat atau untuk tujuan pembelajaran di kelas dengan izin guru.
3. Program Pengawasan dan Pengendalian :
Pemerintah daerah dan sekolah mengimplementasikan program-program pengawasan penggunaan ponsel di sekolah, termasuk penggunaan aplikasi pengendali yang membantu memonitor aktivitas siswa di ponsel mereka.
4. Sosialisasi dan Edukasi :
Pemerintah juga mengadakan sosialisasi kepada orang tua dan siswa tentang dampak negatif penggunaan ponsel yang berlebihan serta pentingnya pengawasan orang tua di rumah.
5. Panduan Penggunaan Teknologi :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan panduan mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sekolah, termasuk penggunaan ponsel untuk mendukung proses pembelajaran.
Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan ponsel di sekolah dapat mendukung pembelajaran tanpa mengganggu proses belajar mengajar dan perkembangan siswa.
"Harusnya institusi yang punya mandat selalu update regulasi, sehingga kalau buat program/kegiatan sesuai kebutuhan terkini. Karena pemerintah pusat salah satu tugasnya adalah menyiapkan regulasi dan anggaran, Pemda yang punya wilayah dan masyarakat yang mengeksekusi. Itulah pentingnya SDM yang berkualitas di era teknologi informasi (sekarang orang sudah bicara Artificial Intelegencial/AI (kecerdasan buatan-red)", tuturnya.
Di hari yang sama, generasi muda pegiat pemerhati pendidikan di Daerah, sebut saja Saldy sapaan akrabnya menyoroti soal mutu dan kualitas tenaga pengajar.
"Banyak tenaga pengajar yang tidak punya basic keilmuan yang mumpuni, masuk ASN sekadar peluang kerja, ditambah lagi keterlambatan akselerasi kurikulum dan pemanfaatan teknologi yang tidak tepat dalam arti gemar main tiktok, dll, bukan untuk belajar", jelas Saldy.
Untuk mengatasi hal ini menurut Saldy diperlukan upaya bersama, orang tua, guru dan pemerintah.
"Orang tua diberi pendampingan menjadi orang tua/learn parenting, pendekatan dalam mendidikan anak yang tepat", tandasnya.
Lanjut dia, Guru di ikutkan pelatihan percepatan akselerasi kurikulum, serta kemampuan komunikasi yang baik. Lebih-lebih lagi untuk guru yang kurang mumpuni ini.
Pemerintah menyediakan fasilitas fisik, subsidi kursus online, akses sekolah yg murah dan mudah. Rutin mengadakan kompetisi sains, olahraga dan seni, Mempersiapkan generasi penerus sesuai kebutuhan masa depan daerah.
"Semoga ada yang bisa seriusi keinginan ini di masa depan, baik dengan cara yg sama atau lebih baik lagi", tutup Saldy. (rin)
Social Header