Pemkab Banggai Melalui BPKAD, Luncurkan Aplikasi SP2B Online Guna Pertahankan Status WTP

Banggai – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai terus memacu kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah demi target mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada 2025 mendatang.

Hal itu disampaikan Kepala BPKAD Banggai Damri Dajanun dalam rapat koordinasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banggai tahun anggaran 2024, Kamis (29/8/2024), di Hotel Estrella, Luwuk Selatan.

“Penyusunan LKPD pada hari ini sangat strategis karena kita akan mempertahankan WTP ke-13 kalinya. Namun, target tersebut bergantung pada masing-masing perangkat daerah dalam menyusun LKPD sesuai standar,” kata Damri.

Standar yang dimaksud Damri yakni sesuai standar akuntansi serta tidak adanya kesalahan material atau temuan dalam bentuk uang.

Bupati Banggai Amirudin saat membuka rakor LKPD menekankan pentingnya predikat WTP dari BPK RI karena akan menentukan besaran anggaran yang diterima daerah dari pemerintah pusat melalui dana transfer.

“Kalau kita tidak WTP, maka banyak dana transfer pusat, misalnya DAK, DAU, DBH, dan sebagainya yang tidak akan diberikan kepada pemerintah daerah,” kata Bupati Amirudin.

Oleh karena itu, kata bupati, pengelolaan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel menjadi tantangan bagi Pemda Banggai, mengingat besarnya APBD Banggai pada 2024 yang mencapai Rp 3,2 triliun, atau yang terbesar di Sulawesi Tengah.

Di samping itu, di tahun 2025, Bupati Amirudin menargetkan kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 1 triliun. “Tentu, semakin besar anggaran yang kita terima ini akan kembali kepada kita semua, kepada masyarakat Kabupaten Banggai,” ujarnya.

Untuk menunjang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, BPKAD melakukan terobosan dengan meluncurkan aplikasi Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Online.

Aplikasi ini mengintegrasikan sejumlah laporan non-RKUD (Rekening Kas Umum Daerah), seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Nasional BPJS, dan BLUD.

Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Banggai Asmawati menyampaikan, SP2B Online akan diterapkan di 50 sekolah, 27 puskesmas, 1 rumah sakit pratama, dan RSUD Luwuk.

"Untuk implementasi SP2B Online, seluruh peserta akan langsung mengisi (inputting) laporan non-RKUD ke dalam sistem SP2B Online,” kata Asmawati.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Ramli Tongko, Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan, Ekonomi, dan Pengembangan SDM Alimuddin M. Nur, sejumlah kepala perangkat daerah dan para camat. (rin)

Sumber : DKISP Kabupaten Banggai.