Tim Advokasi Warga Terdampak Meledaknya Depo Pertamina Patra Niaga Plumpung Gelar Konfers

Jakarta,  - Negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat, hukum dan peradilan harus bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berdaulat sebagaimana pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang pada intinya menyampaikan bahwa negara mengharapkan hadirnya hukum untuk rakyat yang berdaulat di tanahnya sendiri (Rechtsidee democratische).

Hal ini disampaikan pembicara pada konfrensi pers tim Advokasi korban dampak meledaknya Depo Pertamina Plumpung pada Jumat (13/9/2024)

Pembicara dalam Konfers tersebut menyampaikan bahwa pihaknya mengharapkan rakyat tanah merah mendapatkan kedaulatan atas hak-hak yang telah hilang atas terjadinya kebakaran dan meledaknya depo petamina patra niaga plumpang.

Yang Kami hormati Presiden RI Bapak. Ir. Jokowi Widodo sekaligus sebagai Kepala

Negara yang membawahi seluruh perusahaan milik negara di seluruh Republik Indonesia. 

Yang kami hormati Presiden RI terpilih Bapak Prabowo Subianto yang Kami Hormati Menteri BUMN Bapak Erick Thohir Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) lbu Nicke Widiyawati Direktur PT. Pertamina Patra Niaga Bapak Riva Siahaan mengetuk Nurani Pimpinan terhadap penderitaan korban terbakar dan meledaknya Depo Pertamina Pelumpang yang sudah lama menanti keadilan selama 1 tahun 6 bulan 10 hari, Kami Tim Advokasi mewakili warga korban meminta dengan segala hormat agar Bapak Presiden RI, Bapak Menteri BUMN, Ibu Direktur Utama Pertamina.

Memerintahkan Direktur Utama PT.Pertamina Patra Niaga menghormati Putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara : 976/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL yang dengan itu dapat menyelesaikan penderitaan rakyat dalam hal ini warga korban terbakar dan meledaknya Depo Pertamina Pelumpang dengan cara tidak melakukan upaya hukum

banding dan membayarkan kerugian materil dan immateril secara tunai dan sekaligus dalam waktu 30 hari kalender sejak jumat, 13 September 2024 sampai dengan 13 Oktober 2024.

"Kami siap diundang dan akan hadir untuk mendiskusikan proses penyerahan ganti rugi senilai puluhan miliar tersebut yang atas perintah Pengadilan harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus dengan harapan dapat mengurangi derita warga korban, menghilangkan tangis dan kesedihan, menjadi secercah harapan air mata Bahagia bagi warga korban terbakan dan meledaknya depo pertamina plumpang tersebut.

Merdeka...!

Merdeka...!

Merdeka...!", tutupnya.

Laporan : Supriyadi/Korlip