Hal ini sebagaimana penuturan salah satu Kordinator Lapangan (Korlap) Randi Bae Bae kepada media ini Senin (20/1/2025).
Menurut Ramdi, Demontrasi atau kata lain aksi masa di atur dalam UU no 9 tahun 1998 dan di jamin UUD 1945. Dari dasar aturan ini kemudian pihaknya atas nama "Front Pemuda Babasalan Bersatu Kecamatan Kintom" melakukan aksi turun kejalan untuk menyuarakan beberapah tuntutan sebagai bentuk aspirasi yang selama ini sudah cukup lama terdiam.
Randi menyampaikan ada 5 (lima) Point tuntutan masa,
Pertama ; CSR LNG harus di laksanakan dengan baik dan berkesinambungan agar di rasakan masyarakat,
Kedua ; Pulangkan tenaga kerja non lokal LNG serta seluruh Subkonnya dan di gantikan dengan tenaga lokal,
Ketiga ; Meminta Kejelasan LPJ Tahun lalu,
Keempat ; Adanya Keterbukaan dan
Kelima ; Data terkait CSR dan Tenaga Kerja serta pimpinan Perusahaan wajib menghadiri pertemuan karena pertemuan yang digelar selalu hanya mengirim pegawai perusahaan dan itu tidak ada kesimpulan yang real.
Lanjut Ramdi, hal ini dikandung maksud bahwa keberadaan LNG di Kabupaten Banggai sejak di terbitkan AMDAL pada tahun 2008 sampai saat ini (2008-2025), sudah berkisar kurang lebih 17 tahun lamanya mengeruk kekayaan tanah Kabupaten Banggai.
Maka tersisah 8 tahun lagi Perusahaan LNG berada di Kabupaten Banggai sebagaimna kontrak yang tertuang dalam AMDAL dengan jangka waktu 25 tahun.
"Jika di hitung dari sejak eksploitasi pada tahun 2015, maka sudah kurang lebih 10 tahun keberadaan LNG di Kabupaten Banggai dan itu artinya tersisa 15 tahun lagi", jelasnya.
Diketahui bahwa Aksi Masa tersebut sebelumnya berlangsung pada 9/1/2025 dan ditindak lanjuti pihak pemerintah Kecamatan Kintom dengan menggelar pertemuan pada 10/1/2025 di Kantor Camat Kintom dan di mediasi oleh Camat Kintom.
"Namun pada saat pertemuan yang dimediasi Pemcam Kintom itu tidak menemukan hasil yang memuaskan karena dari LNG hanya di hadiri oleh Anggota CSR saja, bukan pimpinan LNG dan pimpinan seluruh SUBKONNYA", bebernya Ramdi.
Lanjut Ramdi, pertemuan berlanjut kembali pada tanggal 14/1/2025 sebagaimna surat Camat Kintom Nomor 300/1/2025 tentang pertemuan antara Perwakilan Masyarakat Kintom dan pihak LNG di tempat yang sama di Kantor Camat Kintom.
"Namun lagi-lagi, pertemuan tersebut tidak menghasilakn keputusan atau kesepakatan karena yang hadir hanya manager LNG bukan pimpinan LNG dan seluruh pimpinan SUBKONNYA", tandasnya.
Ramdi menambahkankan kalau Camat Kintom berjanji untuk menyampaikan kepada pimpinan daerah agar dilakukan pertemuan dengan Pemda Banggai dalam hal ini Bupati Banggai, namun sampai saat ini belum ada kabarnya. Menurut Camat pihaknya masih menunggu kedatangan Bupati dari Jakarta untuk di kordinasikan kembali.
Front Pemuda Babasalan Kecamatan Kintom Bersatu berharap agar pihak Camat segera berkordinasi dengan Bupati untuk memastikan kapan hari apa dan tanggal berapa pertemuan dengan pihak pimpinan LNG dan Pimpinan Subkonnya karena sudah 1 (satu) Minggu belum ada titik terang terkait agenda pertemuan tersebut. Jika ini lambat di mediasi, maka jangan salahkan kami jika ada gerakan masa susulan yang lebih besar.
"Kalau kemudian masyarakat asli Papua tidur di atas emas maka masyarakat Banggai, Balantak, Saluan dan Andio tidur di atas migas", tegasnya.
Ramdi menegaskan bahwa keberadaan masyarakat asli babasalan di tengah industri migas dalam hal ini LNG harus jelas, tenaga kerja lokal harus ada yang menjadi top manager di dalam LNG, bukan hanya tenaga kerja biasa.
"Kalau hanya tenaga administrasi, keuntungan, external, hukum, kesehatan, dan lainnya masih bisa di kerjakan oleh masyarakat asli babasalan (pekerja lokal-red), tidak perlu mendatangkan dari luar. Karna sumber daya manusia masyarakat Babasalan bukan hidup 50 tahun yang lalu dimana saat ini SDM Babasalan sudah cukup mumpuni. Maka untuk itu kami berharap pertemuan yang di mediasi oleh Camat dan Bupati Banggai dengan mengundang pimpinan LNG serta pimpinan seluruh SUBKON segera di laksanakan dengan cepat agar tidak terjadi lagi gerakan susulan", tutupnya. (rin)
Social Header