Delapan warga dipanggil oleh Polres Morowali Utara terkait dugaan tindak pidana perampasan atau pencurian buah sawit di area yang dikuasai PT ANA. Warga menilai panggilan ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap petani.
"Kami hanya ingin mempertahankan tanah kami. Perusahaan yang sudah beroperasi belasan tahun tanpa HGU malah dibiarkan. Ini jelas tidak adil," ujar Sulaeman, salah satu warga Bunta.
Warga menyoroti bahwa PT ANA diduga beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU), yang seharusnya menjadi syarat utama bagi perusahaan perkebunan besar. Mereka mendesak pemerintah segera mengevaluasi dokumen perizinan dan operasional PT ANA.
Koordinator Asosiasi Untuk Transformasi Sosial (Ansos) Sulteng, Noval Saputra, menilai tindakan hukum yang menyasar warga adalah bentuk ketidakadilan struktural. "Ini bukan cuma soal hukum pidana biasa, ini konflik agraria struktural. Warga yang mempertahankan hak malah dikriminalisasi, sedangkan perusahaan terus beroperasi bebas," tegas Noval.
Warga juga menuduh PT ANA memicu konflik horizontal di antara masyarakat dengan mengadu domba kelompok satu dan lainnya demi memperluas lahan perkebunannya. "Ini strategi klasik, memecah belah masyarakat biar perusahaan bisa terus ekspansi. Ini harus dihentikan," ungkap Chairul Dani, Sosiolog.
Chairul Dani Sosiolog mengatakan bahwa Konflik antara pt ana dan warga terus berlangsung, dan yang menjadi korban adalah warga itu sendiri. Dalam konteks ini pt ana mengunakan kekuasaan ekonomi dan politiknya untuk memaksa menguasai lahan milik warga, seringkali dilapangan perusahaan melakukan intimidasi dengan mengunakan hukum sebagai alat untuk melemahkan perlawanan yang dilakukan oleh warga.
Dengan situasi seperti ini harusnya negara hadir untuk segera menyelesaikan konflik ini, apa bila konflik ini dibiarkan maka suatu saat konflik ini akan menjadi bom waktu dan pasti akan menambah korban. (red)
Laporan : HM
Social Header