Sebelumnya massa yang terdiri dari Serikat Petani Toili, Serikat Tani Sigi, Serikat Petani Petasia Timur, Rasera Project, ANSOS yang tergabung dalam Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) Sulteng itu berorasi diluar halaman Kantor Gubernur.
Kemudian setelah berorasi cukup lama, massa aksi memaksa masuk ke dalam area Kantor Gubernur dengan harapan ingin berkomunikasi dengan Gubernur yang belum lama terpilih itu.
"Kami sangat kecewa, karna Gubernur tidak menemui kami sebagai masyarakatnya yang datang mengadu," kata salah satu warga pendemo.
Unjuk rasa ini dilakukan dibeberapa titik yakni Kantor Gubernur Sulteng, DPRD, Kejaksaan Tinggi, ATR/BPN/. Aksi ini tidak lain adalah menuntut penyelesaian konflik agraria struktural yang tersebar di sejumlah daerah di wilayah Sulteng.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Tulus mengatakan, Konflik agraria di Sulteng semakin meningkat misalnya yang terjadi di Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Banggai.
Perkebunan sawit skala besar seperti PT Agro Nusa Abadi (ANA) di Morowali Utara melakukan kriminalisasi kepada para petani dengan tuduhan pencurian buah sawit, padahal para petani hanya mempertahankan haknya atas tanahnya. Di lain sisi PT ANA sendiri selama belasan tahun beroperasi tidak mengantongi HGU.
Begitu juga dengan PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) di Kabupaten Banggai yang selama kurang lebih 20 tahun berkonflik dengan masyarakat lingkar sawit.
Para petani sering mendapatkan intimidasi, kriminalisasi bahkan ditangkap dan dipenjarakan, namun rintangan itu tak menyurutkan semangat juang petani.
Sementara itu diketahui bahwa perusahaan Sawit di Kabupaten Banggai (PT KLS) sendiri saat ini diperhadapkan dengan penyelidikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan Negara.
"Kami akan terus mengawal proses hukum yang saat ini ditangani oleh Kejati," tegas Nasrun Mbau, Ketua Adat Suku Taa Desa Singkoyo saat berorasi didepan Kantor Kejati Sulteng. (*)
Social Header