Aksi ini digelar menyusul dugaan pemberian sanksi sepihak terhadap pekerja oleh pihak manajemen PT Dexin Steel Indonesia (DSI), yang berada dalam kawasan PT. IMIP.
Menurut pernyataan resmi dari PUK PT. DSI SPIM-KPBI yang diterima redaksi, manajemen PT. DSI telah menerapkan sanksi tanpa melalui proses bipartit atau dialog yang transparan.
Langkah perusahaan ini dinilai melanggar prinsip hubungan industrial yang adil dan merugikan hak pekerja.
Berikut sejumlah tuntutan utama PUK PT. DSI SPIM-KPBI yang disampaikan menjelang aksi :
- Pencabutan sanksi sepihak terhadap anggota PUK PT. DSI SPIM-KPBI ,yang dianggap tidak memiliki dasar hukum maupun persetujuan serikat.
- Pemulihan hak-hak pekerja, termasuk gaji, tunjangan, dan kompensasi yang mungkin dikurangi saat pemberlakuan sanksi.
- Dilaksanakannya dialog bipartit terbuka, melibatkan perwakilan serikat dan manajemen untuk memastikan semua kebijakan dibuat secara bersama.
- Jaminan perlindungan bagi pekerja berorganisasi, agar tidak terjadi intimidasi atau tindakan sejenis terhadap anggota serikat PUK PT. DSI.
Untuk itu, PUK PT. DSI SPIM-KPBI kembali menegaskan bahwa manajemen PT DSI belum pernah menyetujui atau menjelaskan dasar hukum dari sanksi tersebut.
Lebih lanjut, PUK PT. DSI SPIM-KPBI mengingatkan ke pihak management PT.DSI agar sanksi-sanksi yang di keluarkan harus di cabut.
Pihak manajemen PT. DSI belum memberikan tanggapan resmi terhadap rencana aksi dan tuntutan tersebut. Sementara itu, PUK PT. DSI SPIM-KPBI menyatakan akan tetap membuka komunikasi, namun siap bersikap tegas jika perusahaan masih mengabaikan hak-hak pekerja.
"Aksi PUK PT. DSI SPIM-KPBI menjadi tekanan penting terhadap PT DSI untuk memperbaiki mekanisme sanksi internal. Publik dan pemangku kepentingan diharapkan terus mengawasi jalannya dialog agar hak pekerja tetap terlindungi", tutupnya. (red)
Social Header