Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, mengonfirmasi rencana aksi tersebut. “Jumlah massa sekitar 80 orang. Mereka menyampaikan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset,” ujarnya, Senin pagi.
Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan koordinator lapangan Abdul Wahid Kaliki, Raka Abimanyu, dan Ade Pratama. Dalam orasinya, mahasiswa tidak hanya mendesak agar RUU segera disahkan, tetapi juga menyerukan agar pemerintah membersihkan diri dari praktik korupsi, oligarki, politik dinasti, serta menolak keras komersialisasi pendidikan.
Pengamanan Ketat
Untuk menjaga ketertiban, aparat gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga Polsek jajaran dikerahkan dengan kekuatan 452 personel. Petugas ditempatkan di sejumlah titik strategis sekitar Kompleks Parlemen.
Masyarakat yang tidak hadir langsung ke lokasi tetap dapat memantau jalannya aksi melalui akses siaran langsung CCTV publik yang menampilkan kondisi lalu lintas serta perkembangan demonstrasi secara real-time.
Aspirasi Warga dan Pelajar
Pantauan di lokasi sekitar pukul 10.49 WIB, sejumlah warga turut hadir tanpa koordinasi dengan aliansi atau kelompok tertentu. Salah satunya Daniel, pelajar SMA asal Tangerang, yang datang bersama dua rekannya.
“Saya ikut aksi untuk mengkritik wakil rakyat, seperti gaji Rp3 juta per hari untuk sewa rumah sangat menciderai hati rakyat yang masih susah,” kata Daniel. Meski harus membolos sekolah, ia berharap suaranya dapat didengar. “Semoga mereka mendengar suara kami,” ujarnya.
Selain mahasiswa dan pelajar, pengemudi ojek online (ojol) juga tampak bergabung. Rizki, salah seorang ojol, mengaku menunda pekerjaannya demi mendukung aksi. “Saya masih mantau ini karena banyak teman-teman ojol di sini. Jadi tidak narik dulu pagi ini. Kalau yang disuarakan semoga ojol bisa lebih sejahtera,” ungkapnya.
Insiden Pagar Gedung DPR
Sebelumnya, pagar beton di gerbang utama DPR/MPR terlihat berlumur oli dan lem aibon. Belum diketahui siapa yang melakukannya. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menyatakan hal tersebut bukan bagian dari pengamanan.
“Tidak ada kaitan oli-olian. Kami pengamanan saja,” tegasnya.
Partai Buruh Tidak Ikut Aksi
Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, memastikan pihaknya tidak terlibat dalam aksi hari ini. Ia menegaskan bahwa Partai Buruh dan KSPI baru akan menggelar aksi besar-besaran pada Kamis, 28 Agustus 2025, serentak di 38 provinsi.
“Ribuan buruh akan melakukan aksi 28 Agustus, serempak di depan DPR dan kantor gubernur masing-masing daerah,” ungkap Iqbal.
Aksi buruh tersebut akan mengangkat enam isu utama, di antaranya menolak upah murah, mendesak kenaikan upah minimum 2026, reformasi pajak, pembentukan Satgas PHK, hingga percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. (Supriyadi)
Social Header