Kadis Pertanian Bangkep Ungkap Rekomendasi BBM Subsidi Didominasi Pengecer Bukan Petani

Banggai Kepulauan, Sulteng - Distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) kembali menjadi sorotan publik. Fakta mencengangkan terungkap dalam rapat resmi Pemda Bangkep pada Rabu (17/9/2025), ketika Kepala Dinas Pertanian, Sumiati Manompo, SP., MM., secara terbuka mengakui bahwa mayoritas pemohon rekomendasi BBM bukanlah petani pemilik alat dan mesin pertanian (alsintan), melainkan para pengecer.

“Rata-rata yang mengambil rekomendasi adalah pengecer. Kami hanya meminta mereka mendata mesin yang digunakan,” tegas Sumiati di hadapan unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dikutip dari media  online lokal Tatandak.id terbitan 24/9/2025.

Dikatakan pula bahwa Data Dinas Pertanian menunjukkan, sejak 28 Juli hingga 16 September 2025, baru enam dari 12 kecamatan yang mengajukan rekomendasi. Total volume yang disalurkan tercatat mencapai 12.087 liter pertalite dan ratusan liter solar. Menariknya, hampir seluruh rekomendasi hanya diperuntukkan bagi mesin potong rumput.

Rincian distribusi berdasarkan kecamatan antara lain :

Tinangkung Selatan : 10 rekomendasi dengan total 2.030 liter pertalite dan 329 liter solar.

Tinangkung: 19 rekomendasi senilai 14.855 liter pertalite.

Tinangkung Utara: 20 rekomendasi pertalite (3.000 liter) dan 11 rekomendasi solar (190 liter).

Totikum: 7.105 liter pertalite dan 184 liter solar untuk 35 unit mesin potong rumput.

Totikum Selatan: 5.075 liter pertalite untuk 30 mesin potong rumput dan satu unit traktor.

Pola pengajuan relatif seragam, yakni rata-rata lima unit mesin potong rumput per rekomendasi dengan jatah 203 liter pertalite. Kondisi ini kian menguatkan dugaan adanya celah yang dimanfaatkan oleh pengecer untuk menguasai kuota BBM bersubsidi.

Dalam rapat sebelumnya di rumah jabatan bupati, aparat hukum dari kejaksaan dan kepolisian telah memperingatkan agar Dinas Pertanian memperketat verifikasi data alsintan. Namun, pengakuan terbuka Kadis Pertanian justru menyingkap lemahnya mekanisme pengawasan.

“Kami khawatir target-target pertanian di Bangkep tidak terealisasi. Kalau kuota dari pertanian dianggap rendah, nanti kita bicarakan bersama, tapi saya tidak mau mengambil risiko,” ujar Sumiati.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa mekanisme rekomendasi BBM untuk sektor pertanian di Bangkep rawan disalahgunakan. Celah ini bukan hanya menguntungkan pengecer, tetapi juga berpotensi menggagalkan program strategis pertanian yang seharusnya menyentuh langsung kepentingan petani kecil. (red)