Salakan, Bangkep - Organisasi Masyarakat Sipil (NGO) Kemitraan Partnership bekerja sama dengan KPH Pulau Peling Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah sukses menyelenggarakan Workshop Identifikasi & Pengendalian Konflik Tenurial di Wilayah Kawasan Hutan Pulau Peling.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu, 20 September 2025 ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan, akademisi, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil.
Workshop ini bertujuan untuk Mengidentifikasi berbagai potensi dan dinamika konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan Pulau Peling, Menyusun strategi pengendalian dan penyelesaian konflik berbasis kolaborasi multipihak dan Menghasilkan rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut dalam pengelolaan kawasan hutan yang berkeadilan, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Dalam forum diskusi, berbagai isu krusial mengemuka, antara lain keterbatasan akses masyarakat terhadap lahan, tumpang tindih pemanfaatan kawasan, serta perlunya model kemitraan hutan yang inklusif.
Hasilnya, workshop berhasil merumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, instansi teknis, serta masyarakat dalam mendorong solusi pengelolaan kawasan hutan yang lebih partisipatif.
Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan yang turut hadir menegaskan komitmennya untuk berkolaborasi dalam penyelesaian konflik tenurial melalui dukungan data pertanahan, sinergi kebijakan, serta pelayanan yang mendukung kepastian hukum bagi masyarakat dan perlindungan kawasan hutan.
Dengan terselenggaranya workshop ini, diharapkan terbangun sinergi berkelanjutan antar-pihak dalam mengatasi konflik tenurial di Pulau Peling, demi terwujudnya tata kelola kehutanan yang adil dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah. (red/vr)
Social Header