Menurut Risal Arwi, Dewan Pembina Lingkar Banggapi (Libra Banggapi), perhatian negara tidak cukup hanya dengan menghadirkan pejabat tinggi, menurunkan tim dokter, atau permintaan maaf dari pemerintah daerah maupun pihak vendor.
“Apakah dengan itu kita bisa mengatakan negara sudah hadir dan bertanggung jawab? Padahal yang terancam adalah nyawa anak-anak bangsa,” tegasnya.
Ia menilai, setiap kejadian yang mengancam jiwa manusia seharusnya masuk ranah pidana. Namun, hingga kini penanganan kasus masih sebatas police line di dapur umum tanpa langkah hukum yang nyata untuk memeriksa atau menjerat pihak yang bertanggung jawab atas program MBG tersebut.
“Kalau hanya alasan ketidaksengajaan lalu dianggap selesai, bagaimana jika ada korban meninggal ? Apakah cukup dimaafkan dan kasus ditutup? Itu jelas tidak adil,” kritik Risal.
Karena itu, Libra Banggapi menuntut agar aparat penegak hukum segera mengusut kasus ini secara serius.
“Jika tidak ada proses hukum yang tegas, maka jelas program MBG bisa dianggap sebagai program negara yang gagal,” pungkasnya. (red)
Social Header