Plt. Seksi Pemberdayaan Kantor Pertanahan Banggai Kepulauan, Mohammad Yasir, menjelaskan bahwa pihaknya hanya diundang untuk mengikuti rapat secara virtual (Zoom meeting) dan tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan.
“Kami hanya peserta undangan, tidak ada ruang bicara. Narasumber utama berasal dari DLH Provinsi,” ungkapnya kepada wartawan.
Aktivis lingkungan hidup Banggai Kepulauan, Irwanto, menilai Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid seharusnya bersikap tegas dengan mencabut Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batu gamping yang mencakup ribuan hektare di sepanjang pesisir, terutama yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi laut tersebut.
“Gubernur harus berani mencabut izin itu. Lokasi tambang berada di kawasan yang secara hukum sudah dilindungi,” tegasnya.
Diketahui, WIUP di wilayah pesisir itu sebelumnya diterbitkan berdasarkan rekomendasi kesesuaian tata ruang yang dikeluarkan Forum RT-RW Pemda Kabupaten. Namun, dokumen tersebut dinilai cacat hukum dan dipaksakan karena KEPMEN KKP Nomor 53 Tahun 2019 telah lebih dulu menetapkan kawasan tersebut sebagai konservasi sebelum keluarnya rekomendasi tata ruang.
Irwanto menilai bahwa pembahasan tambang di kawasan konservasi tanpa landasan hukum yang jelas bisa berimplikasi pada pelanggaran administratif dan pidana lingkungan.
“Setiap keputusan tata ruang atau izin lingkungan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dapat dibatalkan. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan OPD bekerja sesuai koridor hukum,” ujarnya menegaskan.
Polemik ini memunculkan sorotan terhadap lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan pemerintah kabupaten, serta dugaan kelalaian dalam pengawasan oleh Gubernur Sulteng terhadap kinerja perangkat daerah di bawahnya. (red/tim)
Social Header