Ombudsman RI Nilai Aparat Represif dan DPR Tidak Transparan, Presiden Diminta Bertindak Tegas

Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menilai tindakan represif aparat dalam penanganan aksi massa serta sikap DPR RI terkait kenaikan tunjangan merupakan bentuk dugaan maladministrasi serius. Lembaga negara independen ini meminta Presiden menghentikan kekerasan aparat serta mendesak DPR membuka secara transparan fasilitas keuangan yang diterima anggotanya.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro menegaskan perlakuan aparat dalam beberapa aksi massa yang berujung pada penggunaan kekuatan berlebihan, penangkapan massal, hingga jatuhnya korban jiwa, berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.

“Negara tidak boleh abai. Transparansi, empati, dan penghormatan HAM adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan rakyat kepada negara,” tegas Johanes di Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Ombudsman RI meminta Presiden mengambil langkah korektif, termasuk menghentikan tindakan represif di lapangan, menyampaikan informasi transparan mengenai proses hukum atas tewasnya Affan Kurniawan, serta mengevaluasi menyeluruh manajemen kepolisian.

Selain itu, Ombudsman mendesak Presiden meninjau ulang besaran gaji, tunjangan, dan fasilitas DPR dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan rasa keadilan publik, serta mendorong adanya dialog nasional dengan masyarakat.

Kepada DPR, Ombudsman menekankan pentingnya membuka transparansi penghasilan dan fasilitas, memperbaiki etika komunikasi publik, meminta maaf resmi kepada rakyat, serta menyusun mekanisme partisipasi publik dalam pembahasan kebijakan strategis.

“Ombudsman hadir memastikan negara bekerja dengan cara yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat,” pungkas Johanes. (Sup)