Morut, Sulteng - Penyelesaian konflik agraria antara warga lingkar sawit dan PT Agro Nusa Abadi (ANA) dinilai berjalan di tempat. Bupati Morowali Utara maupun Gubernur Sulawesi Tengah disebut lamban dan cenderung saling lempar tanggung jawab.
Ketua Serikat Petani Petasia Timur (SPPT), Rusli Dg Mapille, menyebut seluruh tahapan penyelesaian sebenarnya sudah dirintis pada masa Gubernur Rusdy Mastura, mulai dari pembentukan tim verifikasi dan validasi desa. Hasilnya pun sudah diserahkan ke Pemkab dan Pemprov.
“Namun anehnya, di era Gubernur Anwar Hafid kembali lagi dibentuk tim baru. Kalau hanya terus berputar di pembentukan tim, penyelesaian konflik ini tidak akan pernah maju,” tegas Rusli, Senin (15/9/2025).
Kritik atas Surat Bupati Morut
Langkah Bupati Morut juga menuai kritik. Surat bernomor 500.15/440/DNKT/IX/2025 tertanggal 9 September yang memuat hasil rapat Pemda bersama PT ANA dan Serikat Pekerja Mandiri dinilai berpihak kepada perusahaan.
“Seharusnya Pemda segera menindaklanjuti kerangka kerja yang sudah disepakati bersama Pemprov dan Satgas PKA pada 21 Juli lalu, bukan justru memunculkan kesan mengulur-ulur waktu,” ujarnya.
Menurut warga, berbelit-belitnya proses penyelesaian membuat mereka terombang-ambing dalam konflik yang sudah berlangsung hampir 18 tahun.
“Bupati dan Gubernur pun tidak pernah angkat bicara terkait pelanggaran PT ANA. Ada apa sebenarnya?” kritik warga. (red)
Social Header