Pengawasan Mandul ? Proyek Dana Desa Tatakalai Tak Kunjung Rampung, Publik Desak APH Bertindak

Bangkep, Sulteng – Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) kembali dipertanyakan. Sorotan publik kini tertuju pada Inspektorat Bangkep yang dinilai abai, tumpul, bahkan terkesan melindungi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas mangkraknya sejumlah proyek, salah satunya di Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara.

Proyek Mangkrak, Dana Cair

Sejak 2019, dua proyek strategis di Desa Tatakalai yang menelan anggaran hampir Rp 1 miliar, tak kunjung rampung. Berdasarkan papan informasi di lokasi, proyek yang dimaksud yakni :

Pembangunan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan dengan anggaran Rp 771.882.000.

Pembangunan/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa dengan anggaran Rp 210.667.000.

Total dana yang telah dikucurkan mencapai Rp 982.549.000. Namun, kenyataannya, Balai Desa hanya menyisakan kerangka bangunan lapuk, sementara proyek air bersih terbengkalai dan tertutup semak belukar.

Di Mana Inspektorat ?

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terkait peran Inspektorat Bangkep sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Seharusnya, lembaga ini menjadi “mata dan telinga” bupati dalam memastikan setiap penggunaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel.

“Proyek selesai, tapi bangunan tidak selesai. Kami heran, Inspektorat ini sebenarnya kerjanya apa? Barang apa sebenarnya ini Inspektorat ?” ujar Muhammad Saleh Gasin, warga yang memantau langsung kondisi lapangan.

Hal serupa juga disampaikan warga lainnya yang memilih anonim. “Mereka sudah tidak ambil pusing. Sudah enam tahun berlalu, cuma gertak-gertak saja. Inspektorat malah harus diperiksa, jangan-jangan mereka sudah saling tilep,” ucapnya geram.

Pembiaran dan Sikap Cuek Pimpinan Daerah

Tak hanya Inspektorat, publik juga menyoroti pimpinan tertinggi di Bangkep yang dinilai abai terhadap kondisi ini.

“Heran, kenapa pimpinan daerah dan pejabat terkesan cuek. Padahal banyak penyimpangan dan pelanggaran yang dibiarkan saja. Apa tidak ada niat untuk memperbaiki daerah ini agar lebih maju ?” kritik M. Saleh Gasin.

Kasus Tatakalai disebut hanya “puncak gunung es” dari persoalan pengawasan internal di Bangkep. Jika kasus mangkrak yang buktinya jelas saja tak dituntaskan, bagaimana publik bisa percaya pada integritas tata kelola pemerintahan?

Desakan Publik

Masyarakat mendesak Bupati Bangkep untuk mengambil langkah tegas, bukan hanya memerintahkan Inspektorat bekerja, melainkan juga mengevaluasi menyeluruh kinerja lembaga tersebut.

Kerugian negara yang timbul akibat proyek mangkrak wajib diusut. Bila Inspektorat terus “tutup mata”, publik menilai Aparat Penegak Hukum (APH) perlu segera turun tangan.

“Sudah waktunya Inspektorat Bangkep membuktikan bahwa mereka adalah pengawas, bukan pelindung,” tegas sejumlah warga.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Inspektorat Bangkep belum memberikan tanggapan. Untuk keseimbangan pemberitaan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut. (red/tim)