Breaking News

Sikap Plt Kadis PUPR Banggai Tuai Sorotan, Ketua PWI Banggai : Pejabat Arogan Tak Boleh Dibiarkan !!

Banggai, Sulteng – Kasus dugaan ancaman yang dilontarkan Kepala ULP sekaligus Plt Kadis PUPR Banggai, Sulawesi Tengah Dewa Supatriagama, terhadap wartawan, kembali menyoroti isu gaya hidup mewah pejabat daerah yang sebelumnya sudah diingatkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ancaman itu muncul setelah media HukumID menerbitkan berita berjudul “Kepala ULP Banggai Tampil Dengan Jam Tangan Mewah” pada 19 September 2025. Merespons pemberitaan tersebut, Dewa disebut marah-marah sambil melontarkan nada ancaman kepada awak media HikumID, “Tunggu saja giliran bapak,” ucapnya, Jumat (19/9/2025).

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Banggai mengecam keras sikap itu. Ketua PWI Kabupaten Banggai, Iskandar Djiada, menilai tindakan tersebut mencerminkan arogansi pejabat publik.

“Ancaman terhadap wartawan sama dengan mengancam prinsip demokrasi. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Iskandar, dikutip dari media hukumIM terbitan Sabtu (20/9/2025).

Iskandar menambahkan, pejabat publik semestinya bersikap terbuka dan elegan dalam menjawab kritik.

Hal ini senada dengan penyampaian Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang mana telah berulang kali mengingatkan pejabat daerah agar menjaga kesederhanaan dan tidak pamer kemewahan (flexing).

“Jangan sampai ada flexing kemewahan, baik pejabat maupun keluarga. Tolong ingatkan keluarga masing-masing, terutama cara berpakaian, penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, hati-hati kendaraan,” kata Mendagri Tito Karnavian, dikutip dari detik.com.

“Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, apalagi seperti kelihatan pesta-pesta, musik … jangan sampai nanti diviralkan dan memicu persepsi negatif masyarakat,” tambahnya dalam Rakornas virtual, Selasa (2/9/2025), sebagaimana dilansir halloriau.com.

Kasus yang dialami wartawan Banggai ini dinilai menjadi contoh nyata bagaimana peringatan Kemendagri kerap diabaikan oleh sebagian pejabat daerah. Publik pun mulai mendesak agar pemerintah tingkat atas, baik Kemendagri maupun Bupati Banggai, mengambil sikap tegas terhadap perilaku oknum pejabat tersebut demi menjaga marwah birokrasi dan melindungi kebebasan pers.

Sampai berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan jelas dari pihak Kadis PUPR Banggai terkait masalah ini. (red)
© Copyright 2022 - MITRAPERS ONENEWS