Banggai, Sulteng - Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, Aliansi Pemuda dan Masyarakat Kecamatan Bualemo menggelar Dialog Terbuka bertajuk “Polemik Calon DOB Tompotika, Kawasan Hutan, dan Dampak Lingkungan di Kecamatan Bualemo”, Selasa (28/10/2025), bertempat di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Bualemo A.
Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WITA ini dihadiri oleh sedikitnya 71 tokoh masyarakat dari berbagai desa di Kecamatan Bualemo.
Dialog tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kecamatan Bualemo, Kepolisian Sektor Bualemo, Kepala Desa Samapaka, Kepala Desa Tikupon, Kepala Desa Nipa Kalemoan, Kepala Desa Bualemo A, serta Ketua dan Anggota BPD, tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi kepemudaan (OKP).
Dalam forum yang berlangsung hangat itu, masyarakat menyampaikan sikap tegas terhadap wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tompotika. Dari hasil diskusi, forum menyepakati sejumlah poin penting yang dituangkan dalam keputusan bersama.
Menurut Azis Kunjae, salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut, masyarakat Kecamatan Bualemo secara bulat menolak bergabung dalam DOB Tompotika. Ia menyebut penolakan ini didasari oleh beberapa alasan utama.
“Pertama, sejak awal tidak pernah ada sosialisasi yang jelas kepada masyarakat. Kedua, tidak ada komitmen dari pengurus DOB terkait penempatan ibu kota, yang seharusnya berada di wilayah tengah, namun faktanya sudah ditetapkan di antara Desa Talima dan Boloak,” tegas Azis.
Selain itu, jarak menuju lokasi ibu kota DOB dinilai lebih jauh dibandingkan menuju ibu kota induk di Luwuk Banggai, serta potensi wilayah yang belum siap dan belum memadai untuk mendukung terbentuknya daerah otonomi baru.
Sebagai langkah lanjutan, masyarakat menyepakati 20 orang perwakilan untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Lalong, yang hasilnya akan dituangkan dalam surat resmi penolakan terhadap pembentukan DOB Tompotika.
“Penolakan ini akan kami tindak lanjuti melalui surat kepada Presiden Republik Indonesia sebagai penentu kebijakan, DPR RI sebagai wakil rakyat yang kami harapkan dapat mewakili aspirasi masyarakat Bualemo, dan Bappenas sebagai pihak yang berurusan dengan tata ruang wilayah,” jelas Azis Kunjae.
“Tembusan surat juga akan kami sampaikan kepada Kemendagri, Kemenkumham, dan BPOD,” tambahnya.
Lebih jauh, Azis menilai bahwa forum pemekaran yang menggagas DOB Tompotika tidak menghargai aspirasi masyarakat Bualemo. Ia bahkan menggambarkan situasi ini dengan sebuah perumpamaan yang menarik dan tajam.
“Bualemo ini ibarat perempuan lajang yang hendak dipersunting lelaki bujang dari Balantak. Tentunya sebelum menikah, perempuan memberikan syarat yang harus dipenuhi calon lelakinya — misalnya lokasi pesta dibuat di tengah, seperti di Km 20. Tapi yang terjadi sekarang, belum ada kata sepakat, si lelaki sudah membuat undangan pesta dan menyiapkan acara di antara Boloak dan Talima. Apakah pihak perempuan akan menerima dengan senang hati? Tentu tidak. Pernikahan itu pasti batal,” ujar Azis dengan tegas.
Ia pun menutup penyampaiannya dengan penegasan keras :
“Kata terakhir kami : Bualemo memutuskan menolak bergabung dalam DOB Tompotika !”
"Kami sebagai tidak sekedar menolak Kecamatan Bualemo bergabung ke DOB Tompotika, tetapi juga menolak daerah pemilihan (Dapil) di gabung ke Dapil 3 (Balantak)", tandasnya.
Dialog terbuka tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat Bualemo untuk menegaskan semangat persatuan dan kepedulian terhadap arah pembangunan daerahnya.
Slogan yang diusung dalam kegiatan ini pun menggugah semangat seluruh peserta :
“Kalau bukan sekarang, kapan lagi! Kalau bukan kita, siapa lagi !”.

Social Header