Dalam Perpres tersebut, Kabupaten Banggai Kepulauan ditetapkan sebagai kawasan hilirisasi rumput laut, hilirisasi perikanan, dan kawasan konservasi laut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) diketahui telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Ekonomi Biru, yang di antaranya melibatkan sejumlah NGO asing dalam pelaksanaannya.
Jupri Hermawan menilai, pelibatan pihak asing tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat berwenang.
“Kegiatan orang asing yang dibackup oleh orang daerah berpotensi memarginalkan nelayan tradisional kita,” tegas Jupri sebagaimana dikutip dalam percakapan grup WhatsApp BSH, Kamis (23/10/2025).
Menurutnya, sumber daya laut Indonesia selama ini sudah dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat lokal tanpa masalah berarti. Ia mempertanyakan alasan keterlibatan pihak asing dalam program konservasi laut di daerah tersebut.
“Sumber daya laut kita sejak dahulu kala hingga hari ini tetap aman-aman saja. Teori apa lagi yang mengharuskan kita berguru pada mereka ? Bukankah nenek moyang kita terkenal sebagai pelaut ulung ?” ujarnya.
Jupri juga mengingatkan agar pemerintah mewaspadai keberadaan dan aktivitas warga negara asing yang terlibat dalam program tersebut.
“Visa mereka harus diawasi, jangan sampai disalahgunakan. Tidak menutup kemungkinan ada niat terselubung di balik aktivitas mereka di Indonesia,” katanya.
Meski begitu, saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai bentuk potensi marginalisasi terhadap nelayan lokal yang dimaksud, Jupri enggan memberikan keterangan tambahan.
Ia juga menambahkan dengan nada sindiran,
“Mau dibom, ditumpahi minyak, atau kotoran sekalipun, laut tetap asin,” ujarnya singkat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak NGO asing yang disebut terlibat dalam Satgas Ekonomi Biru tersebut. (Irwanto Diasa)
Social Header