Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Ketua Baznas RI Noor Achmad bersama Mendagri kepada Bupati Kepulauan Talaud Welly Titah dan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari di Dermaga Bay, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (23/10/2025).
Keberadaan dua kapal tersebut diharapkan mampu memperkuat layanan kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya di Kepulauan Talaud dan Sangihe. Layanan kesehatan bergerak ini juga diharapkan dapat menekan angka kematian ibu dan bayi saat persalinan yang masih menjadi tantangan di wilayah perbatasan.
“Alhamdulillah hari ini, setelah cukup lama direncanakan, akhirnya bantuan ini bisa diserahkan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Baznas. Mudah-mudahan kapal ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Mendagri.
Selain dua unit kapal, Baznas juga menyalurkan bantuan operasional senilai Rp1 miliar. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan operasional kapal layanan kesehatan bergerak di kedua kabupaten tersebut.
Lebih lanjut, Mendagri memaparkan sejumlah peran strategis BNPP dalam mengelola wilayah perbatasan. Di antaranya, menyelesaikan sengketa batas negara, mengoordinasikan pembangunan di kawasan perbatasan, serta memastikan pemerataan pembangunan agar masyarakat perbatasan merasakan kehadiran negara.
“Ini menyangkut pemerataan keadilan. Pembangunan tidak boleh hanya berpusat di perkotaan, tapi juga harus menjangkau daerah perbatasan agar masyarakat di sana merasakan kehadiran negara,” tegas Mendagri.
Mendagri juga menyoroti potensi ekonomi di wilayah perbatasan yang dapat terus dikembangkan. Ia mencontohkan keberhasilan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw di Jayapura dan PLBN Sota di Merauke yang kini menjadi sentra ekonomi baru dan menarik minat warga negara tetangga.
“Di Skouw dan Sota, ekonomi kita justru mendominasi. Warga Papua Nugini berbelanja ke wilayah kita. Ini hal positif yang menunjukkan posisi ekonomi kita lebih maju dan berdampak pada meningkatnya rasa nasionalisme masyarakat di perbatasan,” tuturnya.
Menurut Mendagri, penguatan rasa nasionalisme tersebut juga menjadi bagian penting dalam memperkokoh pertahanan negara, terutama dalam menghadapi potensi infiltrasi dari luar.
Dalam kesempatan itu, Mendagri menegaskan bahwa BNPP terus menghimpun berbagai aspirasi dan masukan untuk memperkuat pembangunan perbatasan. Berbagai persoalan di lapangan akan diinventarisasi untuk dibahas dalam rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga terkait yang dijadwalkan pada pertengahan November mendatang.
“Kita belanja dulu masalahnya, dengan pendekatan bottom-up. Artinya, kita dengarkan dulu usulan dari daerah, kemudian kita verifikasi dan sesuaikan agar bisa menjadi cetak biru pembangunan wilayah perbatasan,” pungkasnya.
Usai prosesi penyerahan bantuan, Mendagri bersama Ketua Baznas dan jajaran meninjau langsung kondisi kapal layanan kesehatan tersebut. Mendagri bahkan mencoba fasilitas medis dengan memeriksa tekanan darah, serta berdialog dengan tenaga kesehatan di kapal untuk memastikan kesiapan pelayanan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Ketua Baznas Provinsi Sulut Lutvia Alwi, Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang, para bupati dan wali kota se-Provinsi Sulut, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sulut. (red)
Sumber : Puspen Kemendagri
Social Header