Salah satu narasumber, Munawir Kunjae, menyampaikan bahwa luasnya wilayah administratif Kabupaten Banggai menjadi alasan mendasar perlunya pemekaran wilayah. Menurutnya, pembentukan Kabupaten Tompotika diharapkan dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
“Kabupaten Banggai saat ini terlalu luas. Dengan adanya DOB, pelayanan publik dapat lebih dekat dengan masyarakat, sehingga efektivitas layanan bisa meningkat. Selain itu, pemekaran wilayah juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru bagi generasi muda,” ujar Munawir.
Ia juga menyoroti komposisi belanja daerah yang dinilai belum proporsional. Menurutnya, hampir separuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai terserap untuk belanja pegawai. Pembentukan daerah baru, kata dia, dapat menjadi solusi untuk mendistribusikan aparatur sipil negara (ASN) secara lebih seimbang dan efisien.
Terkait dengan polemik penentuan calon ibu kota Kabupaten Tompotika, Munawir menilai keputusan tersebut sebaiknya diserahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan dan kapasitas teknis, seperti Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Penentuan ibu kota sebaiknya berdasarkan kajian objektif dari lembaga yang kompeten. Pendekatan berbasis ego kedaerahan justru berpotensi menghambat proses pembentukan DOB,” tegasnya.
Pandangan tersebut mendapat sambutan positif dari peserta dialog. Mereka sepakat bahwa pembentukan Kabupaten Tompotika perlu terus dikawal dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari politik, ekonomi, sosial, hingga budaya agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam sesi diskusi mengenai pengelolaan kawasan hutan, Munawir menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Ia mengingatkan bahwa meskipun kebijakan pengelolaan hutan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, partisipasi masyarakat tetap penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip keberlanjutan.
“Kecamatan Bualemo termasuk wilayah rawan bencana. Karena itu, kekhawatiran masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijak sangat beralasan dan harus menjadi perhatian semua pihak,” ujar tokoh masyarakat Bualemo yang juga mantan pegiat kontrol sosial publik Munawir Kunjae.
Dialog publik yang digelar di Bualemo tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mendorong terwujudnya Kabupaten Tompotika yang efektif, mandiri, dan berkelanjutan. (red)
Social Header