Mamosalato, Morowali Utara - Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SD Negeri Momo, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, disorot karena diduga menggunakan material pasir yang tidak layak pada pekerjaan pembangunan fasilitas sekolah.
Dalam liputan lapangan pada Oktober 2025, tim media mendapati tumpukan pasir bercampur lumpur kering yang digunakan sebagai bahan pembangunan ruang kelas dan fasilitas lain di lingkungan sekolah.
SD Negeri Momo pada tahun 2025 diketahui menerima tiga paket pekerjaan melalui program revitalisasi, dengan total anggaran bersumber dari APBN, yakni :
1. Pembangunan Ruang UKS
Anggaran: Rp 129.957.366,-
2. Pembangunan Toilet
Anggaran: Rp 126.000.000,-
3. Rehabilitasi Ruang Kelas
Anggaran: Rp 693.800.000,-
Waktu pelaksanaan: 120 hari kalender
Salah satu pekerja yang juga disebut sebagai kepala tukang (pemborong) membenarkan bahwa material pasir yang datang ke lokasi bercampur lumpur.
“Pasir ini memang tidak layak, banyak lumpurnya. Saya sudah menyampaikan ke pihak sekolah untuk mencari material yang baik, tapi tidak ada tanggapan,” ujar kepala tukang saat ditemui di lokasi.
Ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kepala Sekolah Junarti menjelaskan bahwa belum ada teguran resmi dari pihak pengawas pekerjaan.
“Sejauh ini belum ada teguran dari pengawas yang ditugaskan di sekolah kami,” ujar Junarti.
Junarti menyebut bahwa Marwan adalah pengawas yang ditugaskan melalui Surat Keputusan dalam program revitalisasi tersebut.
Terpisah, saat dikonfirmasi oleh media, Marwan menyebutkan bahwa penilaian kelayakan material tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat secara kasat mata.
“Untuk mengetahui layak atau tidaknya material, harus melalui uji dengan alat khusus. Sementara, biaya pengujian tidak ada peruntukannya,” jelas Marwan.
Seorang warga Desa Momo yang enggan menyebutkan namanya mempertanyakan penggunaan material pasir yang bercampur lumpur.
“Secara kasat mata saja sudah kelihatan itu lumpur. Kenapa masih dipakai untuk campuran semen? Saya bukan orang PU, tapi tahu pasir seperti itu tidak akan kuat bertahan lama,”
ujar warga tersebut.
Warga berharap pemerintah lebih selektif dalam menunjuk pengawas pembangunan agar program revitalisasi pendidikan benar-benar menghasilkan bangunan berkualitas.
“Kami ingin bangunan ini kuat dan bisa dipakai anak cucu kami. Jangan sampai anggaran negara terbuang percuma,” tutup warga. (Team/AP)
Social Header