Secara geografis, Desa Pulodalagan mengandalkan sektor perkebunan dan kebun tadah hujan sebagai sandaran ekonomi warga. Tanah subur dan ketersediaan air alami menjadi modal besar bagi masyarakat dalam mengembangkan tanaman produktif seperti kakao, kelapa dan tanaman pangan lainnya.
Kepala Desa Pulodalagan, Ahyar, menegaskan bahwa pemerintah desa tidak akan berubah sikap dalam menyikapi rencana masuknya tambang. Menurutnya, arah pembangunan desa harus berorientasi pada masa depan, bukan hanya pada keuntungan jangka pendek.
“Desa ini hidup dari pertanian dan kebun tadah hujan. Kami berdiri pada kepentingan jangka panjang masyarakat. Apa pun bentuk investasi yang mengancam kebun dan sumber air, kami tolak,” tegas Ahyar.
Ia menambahkan, keberlanjutan lingkungan dan kemandirian ekonomi warga jauh lebih penting daripada kehadiran tambang yang belum tentu memberi dampak positif bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin anak cucu kami mewarisi kerusakan. Lebih baik kami menjaga apa yang sudah ada daripada menerima sesuatu yang merusak. Kami memilih pertanian yang lestari,” tambahnya.
Penolakan juga disuarakan keras oleh warga. Dalam pertemuan bersama pemerintah desa, warga menyampaikan bahwa mereka siap mengawal wilayahnya dari ancaman eksplorasi.
“Kami tidak butuh tambang. Yang kami butuh lingkungan yang bersih dan air yang tetap mengalir untuk anak cucu kami. Kalau tambang memaksa masuk, kami akan berdiri di depan untuk mempertahankan tanah ini,” ujar salah satu warga.
Masyarakat berharap pemerintah kabupaten dan instansi terkait tidak memberikan izin eksplorasi maupun penambangan di wilayah Nuhon. Mereka menginginkan pembangunan yang berbasis lingkungan, pemberdayaan petani dan peningkatan ekonomi melalui sektor yang sudah ada.
Penolakan di Desa Pulodalagan menjadi pesan kuat bahwa warga menuntut pembangunan yang berpihak pada kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat lokal, bukan eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi membawa kerusakan. (red)
Social Header