Anak Lingkar Tambang Bicara : Administrasi Rapi, Hak Rakyat Bisa Diperjuangkan

Banggai, Sulteng - Ketua Kompartemen Koordinasi Penanaman Modal BPC HIPMI Banggai, Moh. Idhar S. Tule atau yang akrab disapa Chandra, menyarankan Pemerintah Kecamatan Pagimana agar lebih memantapkan langkah bargaining dengan pihak perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Desa Dongkalan dan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Menurut Chandra (18/12/2025), penguatan posisi tawar tersebut perlu dilakukan secara administratif dan komunikatif, agar hak-hak masyarakat lingkar tambang yang telah diatur oleh negara dapat dijalankan dan direalisasikan secara optimal oleh perusahaan.

Ia menyoroti persoalan administrasi yang dinilainya masih lemah, salah satunya terkait surat resmi pemerintah kecamatan yang hanya ditujukan kepada perusahaan tambang pemilik WIUP, tidak ditujukan ke perusahaan lain yang juga sedang melakukan aktivitas operasional penambangan (OP), padahal menurut kesakian masyarakat aktivitas pertambangan dieksekusi oleh beberapa perusahaan. 

“Langkah seperti itu saya anggap semi-bodong dan kurang greget secara administrasi. Padahal ini baru urusan sederhana, baru urusan surat-menyurat,” tegas Chandra.

Ia menilai, ketidaktepatan administrasi semacam ini dapat melemahkan posisi pemerintah kecamatan dalam melakukan negosiasi, terutama dalam memperjuangkan hak-hak normatif maupun additional request masyarakat lingkar tambang, seperti program pemberdayaan, kompensasi sosial, hingga penguatan ekonomi lokal.

Chandra berharap pemerintah kecamatan mampu mendrive dan membargainkan kepentingan masyarakat secara rapi dan terukur, sehingga tuntutan yang diajukan dapat diterima serta direalisasikan oleh perusahaan - perusahaan penambang, tanpa harus terjebak pada konflik berkepanjangan di tengah pro dan kontra masyarakat.

Sebagai anak kampung lingkar tambang, Chandra mengaku memahami dinamika sosial yang kerap muncul akibat aktivitas pertambangan. Selain itu, ia juga merupakan pelaku usaha supply chain, yang selama ini terlibat dalam penyediaan kebutuhan operasional perusahaan tambang nikel di wilayah Siuna serta perusahaan tambang bijih besi di Kepulauan Sula, Maluku Utara.

Dengan latar belakang tersebut, Chandra menekankan pentingnya ketegasan administrasi dan kecermatan komunikasi pemerintah di tingkat kecamatan sebagai kunci menciptakan hubungan yang adil dan berimbang antara perusahaan tambang dan masyarakat sekitar.