Demo Damai di Luwuk, Ujian Dini Kasat Intelkam yang Baru dalam Menjaga Ruang Demokrasi ?

Aksi unjuk rasa damai yang berlangsung di Kota Luwuk, Selasa (23/12/2025), menjadi penanda penting dinamika demokrasi lokal di Kabupaten Banggai. Momentum tersebut sekaligus menjadi ujian awal bagi Iptu. Ruhil Newton yang baru mengemban amanah sebagai Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan (Kasat Intelkam) Polres Banggai.

Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pagimana Peduli Lingkungan (AMPPL) menyuarakan aspirasi terkait aktivitas pertambangan PT Pantas Indomining di Kecamatan Pagimana. Aksi yang dimulai dari Tugu Adipura hingga Kantor DPRD Banggai berlangsung tertib dan kondusif, dengan pengawalan aparat kepolisian yang mengedepankan pendekatan persuasif.

Fakta bahwa aksi berjalan tanpa gangguan keamanan patut diapresiasi. Ini mencerminkan dua hal penting: pertama, kesadaran masyarakat dalam menyalurkan aspirasi secara damai; kedua, kesiapan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas tanpa menutup ruang demokrasi. Di titik ini, Polres Banggai menunjukkan peran strategisnya bukan sekadar sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai pengawal hak konstitusional warga negara.

Namun, editorial ini menilai bahwa substansi persoalan tidak berhenti pada aspek pengamanan. Aksi AMPPL merupakan lanjutan dari keresahan sebagian masyarakat lingkar tambang yang merasa membutuhkan kejelasan dan kepastian hukum atas aktivitas pertambangan di wilayah mereka. Aspirasi yang terus disuarakan menandakan adanya harapan agar pemerintah daerah dan instansi terkait hadir secara aktif, transparan, dan akuntabel.

Dalam konteks tersebut, aparat keamanan berada pada posisi yang tidak ringan. Di satu sisi, stabilitas keamanan harus dijaga; di sisi lain, aspirasi publik tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa arah tindak lanjut. Ketika ruang dialog formal belum sepenuhnya menjawab keresahan warga, jalanan sering kali menjadi medium terakhir penyampaian suara.

MitraPers memandang bahwa pengelolaan isu pertambangan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Penegakan aturan sesuai perundang-undangan yang berlaku menjadi kunci utama untuk meredam potensi konflik berkepanjangan.

Awal tugas Kasat Intelkam Polres Banggai diwarnai dengan pesan jelas dari publik: demokrasi harus dijaga, aspirasi harus didengar, dan hukum harus ditegakkan secara adil. Ke depan, tantangan sesungguhnya bukan hanya menjaga agar aksi tetap damai, tetapi memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan mendapatkan tindak lanjut yang nyata demi kepentingan bersama dan keberlanjutan daerah. (Redaksi)