Hal tersebut disampaikan menyusul besarnya alokasi anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah untuk sektor pertanian, yang mencapai lebih dari Rp100 miliar. Jika digabungkan dengan sektor peternakan, tanaman pangan, serta perikanan, total anggaran yang dialokasikan mencapai kurang lebih Rp200 miliar.
“Ini bukti nyata bahwa APBD 2025 sangat berpihak kepada petani dan nelayan,” ujar Ketua Komisi II DPRD Banggai, Irwanto Kulap, SP, saat menyampaikan keterangannya.
Ia mengakui, pada tahun anggaran 2026 akan terjadi penurunan alokasi belanja daerah. Hal tersebut disebabkan oleh berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai Rp600 hingga Rp700 miliar.
“Penurunan ini harus kita maklumi karena faktor pendapatan transfer yang berkurang,” jelasnya.
Namun demikian, Irwanto menyebutkan bahwa pada perencanaan APBD Tahun 2027, pendapatan daerah Kabupaten Banggai diproyeksikan kembali meningkat hingga sekitar Rp3,5 triliun.
“Nah, di situlah fungsi pokok-pokok pikiran DPRD yang saya sampaikan, agar menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan,” tambahnya.
Diketahui, Irwanto Kulap merupakan politisi berpengalaman yang telah empat periode dipercaya masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) II untuk mengawal aspirasi rakyat. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Banggai yang membidangi sektor pertanian.
Selain itu, posisinya sebagai Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Banggai dinilai sangat relevan ketika berbicara mengenai perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan petani dan nelayan.
Tak hanya dikenal sebagai politisi, Irwanto Kulap juga berasal dari keluarga petani. Ia menempuh pendidikan di bidang pertanian, bahkan sempat memperdalam ilmunya hingga ke Jepang, sebagai bentuk keseriusannya dalam memajukan sektor pertanian dan perikanan di daerah.
Social Header