Data tersebut disampaikan oleh Irwanto Diasa (IDJ), penggiat media dan lingkungan Banggai Kepulauan. Ia menyebut, lokasi ledakan berada di kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KKP) Nomor 53 Tahun 2019.
“Ini baru yang sempat kami rekam. Masih banyak zona lain di luar pengamatan kami. Kondisinya sangat memprihatinkan,” ujar Irwanto, Rabu (8/1/2026).
Menurutnya, jika diasumsikan satu ledakan bom merusak ekosistem laut minimal seluas 50 x 50 meter, maka dampak kerusakan yang ditimbulkan dari 195 ledakan tersebut sangat masif dan berpotensi memusnahkan habitat terumbu karang, biota laut, serta sumber penghidupan nelayan tradisional dalam jangka panjang.
“Dengan kondisi seperti ini, apakah kita masih pantas bermimpi tentang Ekonomi Biru ?” tegasnya.
Irwanto juga mempertanyakan kehadiran dan efektivitas pengawasan aparat penegak hukum serta pemerintah daerah dalam melindungi kawasan konservasi laut. Menurutnya, berbagai konsep pembangunan dan visi besar pengelolaan sumber daya alam kerap hanya berhenti pada dokumen dan forum seremonial.
“Gagasan pembangunan kita kebanyakan hanya di atas kertas. Terlihat hebat karena framing media, tapi faktanya kosong. Ini yang sering disebut kawan-kawan sebagai program minyak angin dan program gunting pita,” kritiknya.
Lebih jauh, Irwanto menyinggung kembali esensi otonomi daerah yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade. Ia mempertanyakan apakah tujuan pemekaran wilayah benar-benar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau sekadar memenuhi ambisi administratif dan politik.
“Apakah cita-cita kita hanya sebatas punya bupati dan DPRD sendiri, atau memang ingin membahagiakan masyarakat dengan sumber daya alam yang ada?” ujarnya.
Ia bahkan membandingkan tingkat kebahagiaan masyarakat antara Banggai Kepulauan dan daerah induk sebelumnya. Berdasarkan data yang ia sampaikan, Kabupaten Banggai (Luwuk) berada pada peringkat kedua tingkat kebahagiaan masyarakat se-Sulawesi Tengah, sementara Banggai Kepulauan berada di urutan keenam.
“Kalau hanya sekadar ingin punya rumah sendiri, mungkin di rumah lama kita justru lebih bahagia,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun instansi terkait mengenai langkah penindakan dan evaluasi pengawasan terhadap maraknya praktik pengeboman ikan di wilayah Banggai Kepulauan. (*)
Social Header