Mengutip berita media Krimsus Investigasi terbitan 7 januari 2026 dikatakan bahwa antrean panjang kendaraan yang hampir setiap hari terlihat di SPBU tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait ketersediaan solar yang kerap cepat habis, sementara kebutuhan sektor pertanian, perikanan dan transportasi masih tinggi.
Hasil observasi di lokasi, tim mencatat beberapa aktivitas yang berpotensi tidak sejalan dengan ketentuan penyaluran BBM bersubsidi, di antaranya :
- Kendaraan dengan Kapasitas Tidak Lazim.
- Sejumlah kendaraan terlihat melakukan pengisian dalam jumlah yang relatif besar.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya kendaraan dengan kapasitas tangki yang telah dimodifikasi, meskipun hal ini masih memerlukan pembuktian lebih lanjut oleh aparat berwenang.
Mobil Tangki yang Kerap Melintas di Sekitar SPBU
Tim juga mengamati adanya mobil tangki berwarna biru yang beberapa kali melintas dan berhenti di sekitar area SPBU. Keberadaan kendaraan tersebut menimbulkan spekulasi di kalangan warga, namun hingga kini belum dapat dipastikan keterkaitannya dengan aktivitas distribusi solar subsidi.
Penggunaan Wadah Jeriken atau Galon
Pengisian solar menggunakan jeriken atau galon tampak terjadi di lokasi. Sesuai ketentuan, praktik tersebut pada prinsipnya hanya diperbolehkan dengan persyaratan dan dokumen tertentu. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan terhadap hal ini dinilai perlu diperjelas.
Perlunya Klarifikasi dan Pengawasan
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pengelola SPBU KM 2 Luwuk maupun pihak terkait mengenai temuan di lapangan tersebut. Untuk itu, klarifikasi dari seluruh pihak sangat dibutuhkan guna memastikan tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Situasi ini juga menegaskan pentingnya pengawasan berlapis terhadap distribusi BBM bersubsidi, mengingat solar merupakan kebutuhan vital bagi sektor ekonomi rakyat.
Harapan kepada Aparat Penegak Hukum
Sejumlah warga berharap aparat penegak hukum, khususnya Polda Sulawesi Tengah, dapat melakukan penelusuran secara menyeluruh dan objektif, baik melalui inspeksi lapangan maupun evaluasi administrasi distribusi BBM di SPBU tersebut.
Langkah penelusuran dan klarifikasi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola subsidi energi agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak. (red)
Social Header