Totikum, Bangkep, Sulteng - Proyek Pembangunan Rekonstruksi Pengaman Pasang Surut di Desa Kambutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, menuai sorotan publik. Proyek yang dibiayai dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu dilaporkan mengalami kerusakan serius, meski belum genap satu bulan sejak dinyatakan rampung.
Proyek bernilai Rp 3.232.078.195,- (tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut merupakan bagian dari total hibah BNPB untuk Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp 27,35 miliar. Berdasarkan data pelaksanaan, pekerjaan dilakukan sejak 8 Agustus hingga 8 Desember 2025 dan diklaim selesai sesuai target waktu.
Namun, berdasarkan fakta lapangan, kondisi fisik tanggul menunjukkan kerusakan yang jauh dari harapan.
Pondasi tanggul tampak mengalami kerusakan parah, bahkan di beberapa titik terlihat berlubang. Plesteran beton juga terkelupas dan keropos, meski usia bangunan masih tergolong sangat baru.
Lebih mengkhawatirkan, pada bagian beton yang patah terlihat susunan batu pondasi seperti tidak memiliki campuran bahan pengikat yang memadai. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa mutu material maupun metode pengerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam proyek pengaman pasang surut.
Pegiat hukum dan pemerhati pembangunan lokal, Muh. Saleh Gasin, SH, menyayangkan kondisi tersebut.
Menurutnya, sangat ironis jika proyek yang baru saja selesai justru sudah mengalami kerusakan, padahal sejatinya proyek tersebut diadakan untuk memastikan keamanan warga dari ancaman amukan pasang surut di wilayah pesisir Kambutokan.
“Proyek ini menyangkut keselamatan warga. Jika baru selesai sudah rusak, tentu harus dipertanyakan kualitas pekerjaan dan pengawasannya,” tegas Muh. Saleh Gasin.
Kerusakan dini pada proyek bernilai miliaran rupiah ini menimbulkan tanda tanya besar terkait kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan teknis, terlebih karena proyek ini menggunakan uang negara yang semestinya dikelola secara bertanggung jawab.
Masyarakat mendesak agar instansi teknis terkait tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut. Selain itu, aparat penegak hukum (APH) diminta turun tangan untuk mengusut dugaan praktik kerja asal-asalan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi berwenang terkait penyebab kerusakan serta langkah evaluasi atau perbaikan yang akan dilakukan.
Social Header