Oleh : Irwanto Diasa.
Bangkep, Sulteng - Setiap tahun, Banggai Kepulauan selalu masuk dalam daftar daerah dengan potensi besar. Laut yang luas, garis pantai panjang, lahan pertanian tersedia, hingga kekayaan pariwisata yang menjanjikan.
Namun di sisi lain, denyut ekonomi masyarakat masih berjalan lamban. Potensi besar itu belum sepenuhnya menjelma menjadi kekuatan produksi yang menggerakkan kesejahteraan.
Fakta ini menunjukkan satu persoalan mendasar : problem ekonomi Banggai Kepulauan bukan terletak pada ketiadaan anggaran, melainkan pada keberpihakan kebijakan.
Anggaran hadir, program ada, namun belum diarahkan secara konsisten untuk memperkuat produksi lokal dan menciptakan ekosistem usaha yang sehat.
Pasca penyegaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), publik tentu berharap adanya perubahan orientasi pembangunan ekonomi. Bukan sekadar pergantian struktur, tetapi pergeseran cara pandang dari belanja rutin menuju keberpihakan nyata pada sektor produktif.
Paradoks Kelautan dan Perikanan
Sektor kelautan dan perikanan menjadi contoh paling gamblang. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mencatat Banggai Kepulauan sebagai salah satu penyumbang komoditas perikanan terbesar, bahkan mencapai lebih dari 80 persen di tingkat provinsi. Namun ironisnya, kekuatan besar itu tidak terasa di tingkat daerah.
Kebutuhan ikan untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banggai Kepulauan sendiri belum sepenuhnya terpenuhi. Kontribusi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga masih sangat minim, tidak sebanding dengan kondisi geografis Bangkep yang didominasi wilayah laut dengan garis pantai sekitar 830 kilometer.
Ini bukan semata persoalan anggaran perikanan, melainkan absennya keberpihakan kebijakan pada hilirisasi, penguatan nelayan, kepastian pasar dan sistem tata niaga yang adil.
Peternakan : Anggaran Ada, Produksi Lokal Tertinggal
Situasi serupa terlihat di sektor peternakan. Lebih dari 95% kebutuhan daging ayam dan telur di Banggai Kepulauan masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, seperti Makassar, Luwuk bahkan Surabaya. Ketergantungan ini semakin terasa ketika kebutuhan MBG meningkat.
Menariknya, sebagian warga Banggai Kepulauan justru memilih berinvestasi peternakan di luar daerah. Dua warga Kecamatan Bulagi, sebut saja O dan Y, mengaku lebih memilih beternak ayam di Kota Luwuk.
“Di sana kami hanya bangun kandang. Pakan, penyakit, dan pemasaran sudah ditangani perusahaan,” tutur mereka.
Sebaliknya, warga yang mencoba beternak di Banggai Kepulauan harus menghadapi berbagai risiko tanpa pendampingan memadai.
“Pakan sulit, kalau ada penyakit bingung harus ke mana, pemasaran juga tidak jelas. Daripada rugi terus, lebih baik berhenti,” ungkap seorang mantan peternak.
Masalahnya jelas : anggaran boleh ada, tetapi tanpa keberpihakan pada sistem pendampingan, jaminan pasar dan kemitraan usaha, produksi lokal akan terus kalah bersaing.
Pertanian : Bukan Kekurangan Lahan, Tapi Arah Kebijakan
Di sektor pertanian, ketergantungan pada pasokan dari luar daerah masih sangat tinggi. Sayur-mayur, buah-buahan hingga rempah-rempah sebagian besar didatangkan dari Kota Luwuk termasuk untuk kebutuhan MBG.
Ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada keterbatasan lahan, melainkan pada kebijakan yang belum berpihak pada pembentukan ekosistem produksi, mulai dari penyediaan benih, pendampingan teknis hingga jaminan penyerapan hasil panen.
Tanpa keberpihakan yang jelas, petani lokal akan terus berada di posisi lemah, sementara pasar dikuasai produk luar daerah.
Pariwisata : Potensi Besar, Arah Masih Menunggu Keberpihakan
Pariwisata menyimpan harapan besar bagi Banggai Kepulauan. Potensinya mulai disadari dan peta jalan (road map) telah disusun. Namun tantangan terbesar bukan lagi pada perencanaan, melainkan pada konsistensi keberpihakan dalam implementasi.
Upaya Bupati dan Gubernur untuk mengintegrasikan kekuatan pembangunan dari tingkat kabupaten hingga pusat patut diapresiasi. Namun integrasi tersebut harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berpihak pada masyarakat lokal, bukan berhenti pada seremoni dan dokumen perencanaan.
Telekomunikasi : Pilar Ekonomi yang Terlupakan
Keberpihakan juga tercermin dari perhatian terhadap infrastruktur dasar, termasuk telekomunikasi. Di sejumlah desa, kualitas jaringan justru dilaporkan menurun.
“Dulu jaringan di sini bagus, sekarang sudah hilang. Padahal dulu kami mudah komunikasi dengan bos sapi di Luwuk,” ujar seorang peternak tradisional di Desa Osan.
Padahal, jaringan data merupakan kunci bagi petani dan peternak untuk mengakses pasar, informasi harga dan kemitraan usaha. Ketika sektor ini diabaikan, maka peluang ekonomi ikut terputus.
Keberpihakan sebagai Penentu Arah
Seorang rekan penulis yang bertugas sebagai Polisi Kehutanan di Kabupaten Sigi pernah berkata, “Ketika kita tersesat di hutan, yang harus dilakukan adalah berhenti sejenak, melihat arah matahari, mengambil kompas, lalu menentukan arah.”
Refleksi ini relevan bagi Banggai Kepulauan hari ini.
Ekonomi daerah tidak akan bergerak hanya dengan menambah anggaran. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan yang tegas dan konsisten: berpihak pada produksi lokal, pada pelaku usaha kecil, pada kepastian pasar dan pada pendampingan berkelanjutan.
Tanpa itu, anggaran hanya akan habis sebagai rutinitas. Dengan keberpihakan, Banggai Kepulauan berpeluang keluar dari sekadar daerah “berpotensi” menuju daerah yang benar-benar berkah, maju dan berdaya saing. (*)
Social Header