Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi penyampaian aspirasi yang digelar pada 15 Januari 2026. Dalam pertemuan itu, mahasiswa dan perwakilan masyarakat menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni penolakan terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), penolakan pengiriman militer serta desakan penarikan militer organik dan non-organik dari Kabupaten Paniai, serta penolakan terhadap aktivitas investasi yang telah maupun akan beroperasi di wilayah tersebut.
Selain pembentukan Pansus, audiensi juga menyepakati perubahan Surat Keputusan (SK) Koalisi Masyarakat Adat Anti Militerisme (KOMAM). SK tersebut akan diperbarui dengan nomor dan susunan kepengurusan yang baru serta menggunakan nama Solidaritas Mahasiswa se-Indonesia Asal Kabupaten Paniai, yang mewakili unsur mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat Paniai.
“Kami siap mengawal aspirasi mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Paniai untuk ditindaklanjuti ke Kementerian Dalam Negeri terkait Daerah Otonomi Baru, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait investasi, serta Kementerian Pertahanan terkait pengiriman militer organik dan non-organik di Kabupaten Paniai,” ujar keduanya di akhir audiensi.
Mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Paniai menegaskan akan menunggu realisasi dari kesepakatan yang telah dibuat bersama DPRD, sekaligus melakukan koordinasi lanjutan dengan seluruh unsur masyarakat guna mengawal proses tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, mahasiswa juga menegaskan tuntutan kepada pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Bupati dan DPRD Kabupaten Paniai diminta bertanggung jawab menyediakan anggaran yang diperlukan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat agar dapat direalisasikan secara konkret.
Diketahui, Ketua DPRD Kabupaten Paniai, Yanuarius Yumai, merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sementara Ketua Pansus, Melianus Yatipai, S.H., berasal dari Partai Garuda. (red)
Narahubung : Paulo Mote.
Social Header