Ramli menyebut, di lapangan program CSR kerap terlihat berjalan secara administratif, namun tidak berhasil secara substantif dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
“Di lapangan, CSR perusahaan LNG memang sering tidak memberikan dampak kesejahteraan yang berkelanjutan, sehingga terkesan tidak berhasil secara substantif, meski secara administratif terlihat jalan,” ujar Ramli, Senin (2/2/2026).
Dinilai Masih Karitatif dan Seremonial
Ia menjelaskan, salah satu penyebab CSR sering dianggap gagal karena masih didominasi program yang bersifat karitatif, seperti bantuan sembako, pembangunan fasilitas sekali jadi, hingga kegiatan seremonial.
Menurutnya, pola tersebut hanya memberi dampak sesaat dan tidak menciptakan kemandirian ekonomi setelah program selesai.
“Dampaknya habis setelah program selesai, tidak menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat,” katanya.
Belum Terhubung dengan Ekonomi Lokal
Selain itu, Ramli menilai CSR kerap tidak terintegrasi dengan potensi ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, dan UMKM, bahkan belum terhubung dengan rantai pasok industri LNG.
Akibatnya, masyarakat sekitar belum mendapat ruang yang memadai untuk terlibat sebagai pemasok, tenaga kerja terampil, maupun mitra usaha yang dapat menumbuhkan efek berganda bagi perekonomian daerah.
“CSR sering tidak nyambung dengan potensi lokal maupun rantai pasok LNG. Masyarakat sekitar tidak dilibatkan sebagai supplier atau mitra usaha, sehingga tidak ada efek berganda bagi ekonomi,” ungkapnya.
Peluang Warga Lokal Disebut Sekadar Pelengkap
Ramli juga menyinggung soal kesempatan kerja dan peluang ekonomi bagi penduduk lokal yang menurutnya belum menjadi prioritas. Ia menilai, warga setempat kerap hanya dijadikan pelengkap, bukan aktor utama dalam perputaran ekonomi yang tumbuh dari aktivitas perusahaan.
“Keberadaan tenaga kerja dan peluang ekonomi penduduk lokal seakan hanya dijadikan pelengkap, bukan prioritas,” tegasnya.
Ia menyebut kondisi tersebut menjadi pemantik reaksi sosial di tengah masyarakat, karena ruang dan peluang warga setempat seolah tidak sebanding dengan besarnya aktivitas ekonomi yang terjadi.
Menurutnya, keadaan itu dapat dianalogikan seperti peribahasa “tikus mati di lumbung”, yakni berada dekat dengan sumber kesejahteraan, namun tidak ikut menikmati hasilnya.
“Kondisi ini menjadi pemantik reaksi sosial di masyarakat, karena peluang penduduk lokal seperti hanya menjadi penikmat, bag peribahasa tikus mati di lumbung,” katanya.
Meski demikian, Ramli menegaskan kritik tersebut bukan bermaksud menafikan penduduk lainnya yang juga mencari penghidupan di wilayah Banggai. Namun sebagai penduduk lokal, ia berharap kehadiran industri besar seperti LNG semestinya memberi dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi warga sekitar.
“Bukan bermaksud menafikan penduduk lainnya, tetapi selaku penduduk lokal, kehadiran perusahaan harusnya memberi dampak ekonomi yang signifikan, bukan hanya membuat kami menjadi penonton bagi peningkatan ekonomi penduduk dadakan dari aktivitas perusahaan yang ada,” ujarnya.
Minim Keberlanjutan dan Pendampingan
Ramli juga menilai banyak program CSR tidak disertai strategi keberlanjutan. Ia menyebut sejumlah kegiatan tidak memiliki pendampingan jangka panjang, tidak ada exit strategy serta tidak ada alih kelola kepada masyarakat maupun pemerintah daerah. Akibatnya, ketika pendanaan CSR berhenti, program pun ikut berhenti.
“Begitu dana CSR berhenti, program mati. Tidak ada alih kelola yang jelas,” jelasnya.
CSR Dinilai Lebih Berorientasi Citra
Ia menambahkan, pada sejumlah kasus, CSR kerap dijadikan alat legitimasi sosial untuk meredam konflik sosial, bukan sebagai investasi pembangunan yang benar-benar memperkuat kesejahteraan masyarakat secara struktural.
“CSR sering dipakai untuk meredam konflik sosial, bukan untuk membangun kesejahteraan struktural. Ini lebih mirip biaya sosial daripada investasi pembangunan,” tegasnya.
Sudah 11 Tahun Produksi, CSR Diminta Berubah
Dengan masa produksi LNG di Kabupaten Banggai yang telah berjalan sekitar 11 tahun, Ramli menilai sudah saatnya pola CSR diubah menjadi program yang lebih berkesinambungan dan terukur hingga akhir masa kontrak produksi yang diperkirakan sekitar 25 tahun.
“Olehnya itu, dengan lamanya produksi LNG di Kabupaten Banggai sudah berkisar 11 tahun, sebelum berakhirnya masa kontrak kurang lebih 25 tahun, harus ada perubahan pola CSR yang berkesinambungan, khususnya di wilayah Kecamatan Batui, Kintom dan Nambo,” katanya.
Ia menilai perubahan tersebut perlu difokuskan pada program-program pemberdayaan masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, pertanian, perkebunan, petukangan, perikanan, serta bidang lainnya yang menyentuh peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi warga.
Ramli mendorong agar CSR LNG bergeser dari pola bantuan menjadi community development berbasis ekonomi lokal, melalui kemitraan usaha, penguatan kelembagaan masyarakat, serta program produktif yang terukur.
Ia menilai, program CSR seharusnya dapat diarahkan untuk membuka akses masyarakat lokal menjadi pemasok resmi, membangun modal bergulir koperasi, hingga menghadirkan program vokasi yang berujung pada sertifikasi dan penyerapan tenaga kerja.
“CSR LNG harus bergeser menjadi community development berbasis ekonomi lokal, kemitraan usaha, bukan sekadar bantuan,” pungkasnya. (rin)
Social Header