Dalam forum tersebut, kedua organisasi mahasiswa memaparkan sejumlah persoalan yang disebut sebagai keluhan masyarakat. Di antaranya laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi di tingkat desa yang dinilai belum ditindaklanjuti secara serius. Mereka juga menyoroti indikasi pembiaran terhadap sejumlah kasus yang berujung pada mandeknya proses hukum.
Selain substansi perkara, mahasiswa menilai lambannya penanganan kasus turut memunculkan persepsi negatif di tengah publik. Kondisi ini dianggap memperkuat anggapan bahwa penegakan hukum belum berjalan adil karena dinilai cenderung menguntungkan kelompok tertentu, sementara masyarakat kecil merasa kurang mendapat perlindungan hukum.
Perwakilan IKMBM, Wahyu S. Kandauw, menyatakan mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal persoalan tersebut. Ia menegaskan pihaknya tidak ingin kondisi yang merugikan masyarakat terus berlangsung tanpa perbaikan nyata dari institusi penegak hukum.
Sementara itu, perwakilan KaMIMO, Sunatullah A. W. Karim, menuturkan konsolidasi dilakukan sebagai langkah menyatukan sikap dan strategi advokasi agar berbagai persoalan hukum di daerah dapat segera ditangani secara tepat dan transparan.
Ia juga mengajak masyarakat serta pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama mendorong sistem penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan responsif.
Sebagai tindak lanjut, kedua organisasi menyatakan akan melakukan verifikasi data terhadap sejumlah laporan kasus, menyusun dokumen faktual untuk disampaikan kepada pihak berwenang, serta menggalang advokasi bersama masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kinerja aparat penegak hukum. (Kabiro/tim)
Social Header